Ada Kasus Sambo, Tragedi Kanjuruhan hingga BBM Naik, Kepercayaan Publik ke Jokowi di Atas 70 Persen
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
Harga minyak goreng melambung, begitu pula dengan harga BBM yang mengalami kenaikan. Inflasi pun tidak terelakkan, tetapi tidak separah yang dialami banyak negara, kata Rudi.
"Keputusan Pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi relatif mampu menahan lonjakan inflasi, tetapi akhirnya dilakukan setelah windfall komoditas berakhir," imbuhnya.
Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, Jokowi dinilai telah mengambil langkah tegas untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo dan kawan-kawan.
BACA JUGA:Hadir di HUT Partai Perindo Jokowi Bilang Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
Tragedi Kanjuruhan juga mendapat atensi khusus dari Jokowi, sehingga penanganan insiden tersebut dilakukan dengan baik oleh Polri.
"Jokowi melihat potensi merosotnya citra kepolisian sebagai institusi negara di mata publik," kata Rudi.
Keberhasilan penanganan berbagai aspek itu bukan berarti Pemerintah dapat bersantai. Ancaman resesi global juga harus menjadi perhatian serius, tambahnya.
Meningkatnya perlombaan senjata yang memicu ketegangan geopolitik juga patut dicermati Pemerintah.
BACA JUGA:Aksi 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Absurd dan Tidak Nyambung
Usai menjadi ketua G20 tahun 2022, menurut Rudi, Indonesia akan mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
"Keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin G20 akan kembali diuji pada tingkat kawasan, di mana Asia Pasifik menjadi hot spot selain Ukraina," ujar Rudi Hartono.
Demo 411 Minta Jokowi Mundur
Tuntutan massa aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya ditanggapi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.
Juri mengatakan, tuntutan massa aksi 411 agar Jokowi mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri, Jumat 4 November 2022.
Sumber:
