Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK Ancam Kuasa Hukum Pasal Obstruction of Justice
Gubernur Papua Lukas Enembe tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lukas Enembe rencana diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, Senin, 26 September 2022.
Ketidakhadiran Lukas Enembe dalam proses pemeriksaan disesalkan KPK.
Baca Juga
BACA JUGA:Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK, Said Didu Singgung Harun Masiku: Gimana Pak?
BACA JUGA:Lukas Enembe Diminta Jokowi Hormati KPK, Kuasa Hukum Beri Jawaban Begini
BACA JUGA:Kata Kuasa Hukum, Lukas Enembe Masih Sakit Belum Bisa Diperiksa KPK
"Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE (Lukas Enembe) yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin, 26 September 2022.
KPK minta Lukas kooperatif untuk hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sebab sampai saat ini, terang Ali, KPK belum mendapat informasi yang sahih mengenai kondisi kesehatan Lukas.
"Meski sebelumnya pihak kuasa hukum telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut karena alasan kondisi kesehatan Sdr. LE, namun sampai dengan hari ini KPK belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Sdr. LE dimaksud," ucap Ali.
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Lukas Enembe Tak Pernah Takut
BACA JUGA:Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK, Pengacara: Dia Tidak Melawan Negara!
Pada kesempatan yang sama, dia juga mengultimatum pihak kuasa hukum Lukas Enembe. Menurutnya, kuasa hukum Lukas Enembe seharusnya bisa berperan menjadi perantara agar proses hukum berjalan efektif.
"Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," imbuhnya.
Ia pun mengingatkan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi para pihak yang berupaya merintangi proses hukum.
Baca Juga
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Partai Garuda: Fokus Saja di Gratifikasi Bukan Soal Judi
"KPK pun tidak segan untuk mengenakan Pasal-pasal 221 KUHP ataupun Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum (Obstruction of Justice)," pungkas Ali.
Alasan Sakit Hormati Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi meminta agar Lukas Enembe memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.
BACA JUGA:Kata Kuasa Hukum, Lukas Enembe Masih Sakit Belum Bisa Diperiksa KPK
Baca Juga
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Lukas Enembe Tak Pernah Takut
BACA JUGA:Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK, Pengacara: Dia Tidak Melawan Negara!
Menanggapi permintaan Jokowi, Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe Stefanus Roy Rening lansung memberi jawaban.
Dikatakannya, dirinya menghormati permintaan Jokowi agar kliennya datang memenuhi pemeriksaan KPK.
"Kami menghormati saja apa yang jadi harapan Bapak Presiden, kami menghormati bahwa Bapak Presiden sudah mulai memberikan perhatiannya kepada kasus ini," katanya di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin, 26 September 2022.
BACA JUGA:Survei CSIS: Golkar Lebih Populer di Mata Pemilih Muda daripada PDIP, Gerindra, dan Demokrat
BACA JUGA:Viral Video Seorang Pria dengan Kondisi Tangan Terluka Parah, Ini Penjelasan Polisi
Dikatakannya, dirinya saat ini masih menunggu kondisi kesehatan Lukas Enembe. Jika sudah membaik dirinya memastikan akan menjalani proses pemeriksaan oleh KPK.
"Kami juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak (Lukas Enembe) sedang sakit dan bagaimana kami mencari solusi agar disembuhkan dulu penyakitnya baru kami masuk kepada tahap penyidikan," jelasnya.
Dijelaskannya Lukas Enembe menderita sejumlah riwayat penyakit, sehingga dia harus menjalani pengobatan di Singapura, termasuk serangan stroke yang pernah empat kali menyerang Gubernur Papua itu.
BACA JUGA:Soal Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Jokowi Akhirnya Buka Suara
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Partai Garuda: Fokus Saja di Gratifikasi Bukan Soal Judi
"Pak Lukas itu ada gejala penyakit ginjal, ada sakit jantung bocor jantung, dia itu jantungnya bocor dari kecil dan dia diabetes, tekanan darah tinggi," katanya.
Dia khawatir apabila tidak mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai, maka kondisi kliennya semakin memburuk dan justru tidak dapat menjalani pemeriksaan KPK.
"Membuat dia akan stroke kelima kali dan tujuan kita enggak tercapai, dia tidak bisa diperiksa. Kan, tujuannya mau diperiksa, untuk diperiksa kan orang harus sehat, kalau orang tidak sehat gimana mau diperiksa?" katanya.
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Dua Saksi
BACA JUGA:Polisi Beberkan Status Pria Pengirim Paket yang Meledak di Asrama Brimob Sukoharjo
Oleh karena itu, Roy menawarkan solusi agar Tim Dokter KPK bertemu dengan Tim Dokter Pribadi Gubernur Papua di Jayapura untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas Enembe dan mengecek langsung kebenarannya.
"Dokter KPK dan dokter pribadi kami sama-sama pergi lihat Bapak, bagaimana pendapat kedua dokter ini. Kalau misalnya ini bisa dimintai keterangan, Puji Tuhan, lakukan. Kalau tidak bisa, kita tunggu sampai dia sehat. Itu saja, ini urusan kesehatan, bukan urusan yang lain," kata Roy.
Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.
BACA JUGA:Lukas Enembe Jadi Tersangka, Pendeta Alberth Yoku Kasih Pesan Begini
"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan semua warga negara Indonesia (WNI) memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati. Semua sama di mata hukum," ujar Presiden.