Hidayat MPR Bilang Begini ke Anthony Budiawan yang Tanyakan Keberpihakan Wakil Rakyat Soal Daya Listrik 450 VA
Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.-pks.id-
Kicauan Hidayat Nur Wahid mendulang 20 komentar, 31 retweets, dan 167 likes dari warganet sampai berita ini terbit.
(BACA JUGA:Jokowi Naikkan Harga BBM, Hidayat Nur Wahid: Harusnya Bahas Lebih Dulu dengan DPR! )
Ketua Banggar DPR Usul Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Terkait kabar terkait listrik 450 VA dihapus terdengar saat rapat panitia kerja DPR mengenai asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat yang berlangsung, Senin, 12 September 2022 lalu, usulan listrik 450 VA dihapus diajukan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.
Ketua Banggar DPR itu membeberkan bahwa permasalahan kelistrikan negara bukanlah anggaran subsidi ataupun salah sasaran, tetapi kelebihan suplai atau oversupply yang berujung pada pembengkakan anggaran negara.
Perlu diketahui bahwa penyaluran daya listrik yang efisien hanya terjadi apabila daya listrik tidak berlebihan (oversupply) ataupun kekurangan (undersupply).
(BACA JUGA:Ketua Banggar DPR Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Ini Penjelasannya )
Artinya, lanjut Said Abdullah, jumlah listrik yang disediakan oleh negara harus pas atau selaras dengan permintaan listrik yang ada.
Apabila tidak selaras, maka terjadi kelebihan suplai listrik yang tak terpakai, tetapi negara tetap mengeluarkan anggaran untuk suplai listrik tersebut.
Hal ini pun disampaikan oleh Said Abdullah bahwa anggaran akan bengkak apabila oversupply listrik tidak ditangani.
Oleh karena itu, guna meningkatkan penggunaan atau permintaan listrik, Said menyarankan pemerintah untuk menghapuskan tarif listrik 450 VA dan menggantinya jadi 900VA.
(BACA JUGA:Anies Siap Maju sebagai Capres 2024, Ketua DPRD DKI Beri Sindiran Menohok)
Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Menyikapi perkembangan yang ada, Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 18 September 2022 mengatakan perlu menjernihkan agar rakyat mendapatkan informasi yang utuh.
Sumber:
