Jokowi Naikkan Harga BBM, Hidayat Nur Wahid: Harusnya Bahas Lebih Dulu dengan DPR!
Hidayat Nur Wahid. (Humas FPKS) --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengritik keras pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Hidayat Nur Wahid atau HNW bilang, sejumlah negara saat ini menurunkan harga BBM sebab harga minyak dunia sedang anjlok. Tapi Jokowi malah menaikkan BBM.
"Pemerintah Malaysia juga turunkan harga BBM, maka sebaiknya janji jaminan tidak menaikkan harga BBM itu yang dipenuhi, sekaligus dengan serius memperbaiki data yang berhak menerima Bansos reguler karena selalu jadi temuan dari BPK," ucap HNW.
(BACA JUGA:HNW Apresias BP MPR yang Menolak Amandemen UUD)
(BACA JUGA:Felix Siauw Singgung Pemerintah Suruh Vivo Sesuaikan Harga BBM: Takut Bersaing, Harga Saingan Disuruh Naik)
HNW menyebut, Jokow secara mendadak memutuskan kenaikan harga BBM sehingga akan berdampak pada inflasi.
"Dampak dari kenaikan BBM akan memunculkan masalah-masalah sosial dan inflasi serta lonjakan angka kemiskinan yang lebih besar dari dampak singkat pertahanan daya beli dengan pemberian bansos pengalihan subsidi BBM tersebut,” ujar HNW.
Kata dia, Pemerintah harusnya memajukan kesejahteraan rakyat sebagai mana diamanatkan konstitusi. Bukan malah menambah penderitaan rakyat dengan menaikkan harga BBM.
HNW mengatakan, kenaikan harga BBM seharunya DPR dilibatkan sebagai perwakilan rakyat.
(BACA JUGA: Harga BBM Naik, Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun Pemerintah Tidak Mendengarkan Suara Rakyat)
(BACA JUGA:Luqman Hakim PKB Beri Komentar Menohok Terkait Harga BBM Resmi Naik, Termasuk Sindir Buzzer)
“Seharusnya Pemerintah terlebih dahulu membahasnya dengan DPR yang mayoritasnya menolak kenaikan harga BBM, mendengarkan jeritan Rakyat yang makin disusahkan bila harga BBM tetap dinaikkan," ucapnya.
HNW bilang, pemerintah harus libatian sejumlah pihak untuk kenaikan harga BBM. Seperti libatkan para pakar agar bagaimana menghindarkan pembebanan terhadap APBN dengan tidak menambah kesusahan Rakyat.
"Misalnya dengan menunda proyek-proyek yang tidak prioritas dan tidak menjadi hajat Rakyat banyak seperti proyek IKN, KCJB, dan infrastruktur, serta memprioritaskan pembangunan kilang agar Indonesia tidak lagi mengekspor minyak mentah dan mengimpor kembali dari Singapura," katanya.
.jpeg)
Sumber:
