Naiknya BBM dan 'Mati Rasa' Pemerintah
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
Anggota DPR RI Diah Nurwitasari merespon kebijakan Pemerintah yang bersikeras menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu siang (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Menurut Diah pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang baru saja akan bangkit pasca pandemi Covid-19.
(BACA JUGA:Luqman Hakim PKB Beri Komentar Menohok Terkait Harga BBM Resmi Naik, Termasuk Sindir Buzzer)
“Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan jargon Pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan Pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah dikutip Minggu 4 September 2022.
Diah menambahkan sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM bersubsidi.
“PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada Pemerintah termasuk salah satunya adalah Pembatasan. Pembatasan disini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” kata politikus PKS tersebut.
Oleh karena itu, imbuh Diah, Kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi kita. Pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat.
(BACA JUGA:Hilangnya Istilah 'Vox Populi Vox Dei')
“Kami berharap apa yang dilakukan Pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” ungkapnya.
Pemerintah akhirnya benar-benar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kendati banyak ditentang, pemerintah berdalih menaikkan harga BBM sebagai solusi terbaik untuk mengurangi beban subsidi yang tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto ikut menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia yang resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
(BACA JUGA:Gegara Harga Solar Naik, Tiket Bus Akap Ikut Naik hingga 40 Persen)
Kebijakan ini dinilai tidak mendengar masukan yang tersebar di masyarakat.
“Kami kecewa dengan keputusan tersebut, Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya,” ucap Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Sumber:
