News

Kamaruddin Minta KPK Usut LHKPN Sesjampidsus, Koordinator Jaksa dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng

Kamaruddin Simanjuntak meminta KPK memeriksa LHKPN Sesjampidus, Koordinator Jaksa dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng terkait dugaan pemerasan Rp10 Miliar

Kamaruddin Minta KPK Usut LHKPN Sesjampidsus, Koordinator Jaksa dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng
Kamaruddin Simanjuntak bersama pengusaha Semarang Agus Hartono

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kamaruddin Simanjuntak mendesak Jaksa Agung ST Burhanudin memeriksa sejumlah oknum di Kejati Jawa Tengah. Ini terkait upaya percobaan pemerasan Rp10 miliar terhadap pengusaha Semarang Agus Hartono.

Selain itu, Kamaruddin juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para oknum jaksa yang diduga melakukan percobaan pemerasan tersebut.

BACA JUGA:Tok! Kejati Jateng Keok Lawan Pengusaha Semarang, Penetapan Status Tersangka Tidak Sah

"Kami minta KPK memeriksa LHKPN para oknum jaksa itu. Karena diduga praktik yang dilakukan terhadap klien kami, Agus Hartono, sudah berulang kali dilakukan," tegas Kamaruddin pada Sabtu, 3 Desember 2022.

Oknum jaksa yang dimaksud Kamaruddin adalah mantan Kajati Jateng Andi Herman (kini Sesjampidsus Kejagung, Red),  Koordinator Jaksa Pidsus Kejati Jateng Putri Ayu Wulandari, dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng, Leo Jimmi Agustinus.

Kamaruddin menyebut dirinya memperoleh informas kekayaan ketiga oknum jaksa tersebut tak sesuai LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

"Misal, jaksa Putri Ayu Wulandari ini mobilitas ke kantor mengendarai Fortuner VRZ. Selain itu gaya hidupnya mewah. Itu informasi valid intelijen di lapangan," lanjut Kamaruddin.

BACA JUGA:Pengusaha Semarang Mengaku Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 Miliar, Begini Respons Kejagung

Menurutnya, dengan gaji sebagai penyelenggara negara di Kejati Jateng, tentu tidak akan cukup untuk membeli mobil dengan harga sekitar Rp 600 juta tersebut. 

"Termasuk juga mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjadi Sesjampidsus. Patut diduga memiliki kekayaan yang melebihi LHKPN yang dilaporkan. Karena itu kami meminta KPK memeriksanya," papar Kamaruddin.

Informasi intelijen yang sampai kepadanya, lanjut Kamaruddin, bisa dicek kebenarannya. Bahkan dia mengaku mempunyai data terkait LHKPN yang dilaporkan dan harta kekayaan yang sesungguhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya telah memanggil dan melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah oknum jaksa terkait kasus dugaan pemerasan Rp10 miliar di Kejati Jateng.

BACA JUGA:Pengusaha Semarang Ngaku Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 M, Kamaruddin: Nonaktifkan Sesjampidsus Andi Herman

Namun, Ketut Sumedana enggan membeberkan siapa saja yang sudah diperiksa. Alasannya proses masih berjalan. 

Menurut Ketut Sumedana, semua proses yang sedang berlangsung dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. 

Dari tahapan pemeriksaan yang masih berjalan, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan. Sebab, Agus Hartono sebagai pihak yang menyampaikan adanya percobaan pemerasan, tidak hadir memenuhi undangan kejaksaan.

Ketut Sumedana berharap Agus Hartono segera datang untuk memenuhi undangan Kejaksaan. Tujuannya untuk membuktikan adanya dugaan upaya pemerasan tersebut. 

BACA JUGA:Pengusaha Semarang Mengaku Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 Miliar, Sesjampidus Andi Herman Masih No Comment

Menanggapi hal itu, Agus Hartono membenarkan dirinya tidak hadir saat akan dilakukan klarifikasi di Kejaksaan.

Agus Hartono mengatakan ketidakhadirannya bukan lantaran dirinya tidak mau datang. Namun jadwal undangan yang disampaikan kejaksaan bersamaan waktunya dengan putusan praperadilan.

"Saya tidak bisa hadiri undangan pihak kejaksaan bukan lantaran tidak mau datang. Pada saat yang sama kebetulan jadwal waktunya bersamaan dengan digelarnya putusan praperadilan," kata Agus Hartono.

Dia pun mempertanyakan sikap kejaksaan yang dinilainya tidak menghormati putusan pengadilan. "Terhadap kasus yang dituduhkan kepada saya mestinya pihak kejaksaan mengeluarkan SP3. Karena status tersangka yang melekat pada saya sudah gugur lewat putusan pengadilan," terang Agus.

Agus mengatakan dirinya siap membeberkan percobaan pemerasan yang dilakukan para oknum Kejati Jateng pada Selasa, pekan depan. 

BACA JUGA:Pengusaha Semarang Mengaku Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 Miliar, ICK: Jaksa Agung Harus Berani Usut Tuntas

Kejati Jateng Keok Lawan Pengusaha Semarang

Kejaksaan Tinggi  Jawa Tengah (Kejati Jateng) kalah melawan pengusaha Semarang Agus Hartono dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah.

Dalam putusannya, majelis hakim tunggal R. Azharyadi Priakusumah menggugurkan penetapan Agus Hartono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. 

Sebelumnya, Agus Hartono mengajukan gugatan praperadilan melawan Kajati Jateng terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi. 

BACA JUGA:Kamaruddin Simanjuntak Blak-blakan Pengusaha Semarang Diduga Dipalak Oknum Kejati Jateng Rp 10 Miliar

Hakim R. Azharyadi Priakusumah dalam amar putusannya menyatakan penetapan Kejati Jateng padad Agus Hartono tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Sebelum memutus perkara, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Antara lain, keterangan ahli dan bukti-bukti surat.

Hakim menganulir beberapa bukti yang dianggap masuk materi penyelidikan. 

Dalam persidangan terungkap, Kajati Jateng ternyata lebih dulu menerbitkan surat penetapan tersangka daripada surat perintah penyidikan.

BACA JUGA:Pengusaha Semarang Bongkar 'Aroma Tak Sedap' di Kejati Jateng, Mengaku Dipalak Rp 10 Miliar

Surat penetapan tersangka nomor: B-3332/M.3/Fd.2/10/2022 terbit pada 25 Oktober 2022. 

Sementara surat perintah penyidikan Kepala Kejati Jateng Nomor 15/M.3.1/Fd.2/10/2022 terbit pada 26 Oktober 2022.

"Mengadili menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian," kata hakim Azharyadi Priakusumah dalam amar putusannya pada Rabu, 30 November 2022.

Selain itu, hakim menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan dan segala penetapan atau produk hukum yang diterbitkan Kejati Jateng dalam perkara ini.

BACA JUGA:Kejagung Angkat Suara Soal Kasus 'Jaksa Minta Uang' Dana BLUD RSUD Praya

"Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap penetapan tersangka Agus Hartono yang dilakukan oleh termohon praperadilan,” lanjut hakim.

Agus Hartono mengaku bersyukur atas putusan praperadilan tersebut. Menurut Agus Hartono, menyebut digugurkannya penetapan status tersangka sudah layak dan sepatutnya. 

"Karena penetapannya tidak sesuai secara formil yang diatur dalam hukum acara pidana. Bagaimana bisa saya ditetapkan tersangka tanpa keterangan barang bukti yang sah. Dan tanpa keterangan ahli. Juga tanpa adanya izin penetapan tersangka. Apalagi juga ada unsur-unsur dugaan tindak pidana pemerasan terhadap saya," papar Agus Hartono.

Dia berharap kasus dugaan kriminalisasi yang dialaminya diproses oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Apalagi, penyidik Pidsus Kejati Jateng sedang diperiksa oleh internal Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan RI. 

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Ekspor Daging Sapi dan Rajungan PT Surveyor Indonesia

Dia menjelaskan proses penetapannya sebagai tersangka memang tidak sah dan cacat hukum. Sebab, domainnya ranah perdata yang dipaksakan jadi pidana.

"Ada putusan aquo yang menyatakan bahwa ini adalah masuk pengadilan niaga. Sudah banyak kekeliruannya. Tetapi tetap dipaksakan," terang Agus.

Dia menyebut penetapannya sebagai tersangka terjadi di masa Andi Herman (kini Sesjampidsus, Red) menjabat Kajati Jateng.

"Saya rasa Kejaksaan harus tunduk dan patuh menghormati putusan ini. Kejati Jateng wajib menjalankan perintah putusan pengadilan," urainya. 

Hal senada disampaikan pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Dia menyatakan pihaknya senang atas putusan praperadilan tersebut. "Kita masih menunggu salinan putusannya," pungkas Kamaruddin.  

BACA JUGA:Kejagung Kembali Tetapkan 1 Tersangka Baru Impor Garam Kemenperin, Kini Total 6 Tersangka

Pengusaha Semarang Mengaku Dipalak Rp 10 Miliar

Seperti diberitakan, Pengusaha Kota Semarang Agus Hartono membongkar aroma tak sedap di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng). Dia mengaku dipalak Rp 10 miliar oleh oknum Kejati Jateng terkait perkara hukum yang sedang dihadapinya. 

Oknum Kejati Jateng itu diduga  meminta Rp 10 miliar kepada Agus Hartono untuk 2 SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). 

Dugaan adanya permintaan uang oleh oknum Kejati Jateng tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 silam.

Oknum Kejati Jateng yang dimaksud oleh Agus Hartono adalah Koordinator Jaksa Kejati Jateng, Putri Ayu Wulandari.

BACA JUGA:Perkuat Bukti Korupsi Impor Garam, Kejagung Periksa Staf di Kemenko Perekonomian dan GM PD Sumur Sari

Pada Rabu, 23 November 2022, Agus Hartono membuat Surat Teguran Hukum yang ditujukan kepada Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang.

Surat Teguran Hukum tersebut terdiri dari dua halaman dan ditandatangani oleh Agus Hartono di atas meterai 10000.  

Fin.co.id memperoleh copy atau salinan dokumen Surat Teguran Hukum yang ditulis oleh Agus Hartono tersebut. 

Pada surat itu, Agus Hartono juga menyebut nama Andi Herman (mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) yang sejak  27 Oktober 2022 lalu menjabat sebagai Sekretaris Jampidsus (Sesjampidsus) Kejaksaan Agung RI.

BACA JUGA:4 Direktur Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi BTS Bakti Kominfo

Seperti dilihat Fin.co.id, di awal suratnya, Agus Hartono menulis kalimat 'dengan hormat'. 

Dalam surat itu, Agus Hartono menyebut dirinya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 

Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan:

1. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: PRINT-07/M.3/Fd.2/06/2022tanggal 20 Juni 2022.

2. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3332/M.3/Fd.2/10/2022, tertanggal 25 Oktober 2022.

3. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: PRINT-09/M.3/Fd.2/06/2022,tertanggal 20 Juni 2022.

4. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3334/M.3/Fd.2/10/2022, tertanggal 25 Oktober 2022.

BACA JUGA:Pelaku Peredaran Obat Sirop Sebabkan Gagal Ginjal Akut, Kejagung Siapkan Opsi Perdata

"Bahwa akibat permintaanmu atas uang sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) per setiap SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)," tulis Agus Hartono dalam surat tersebut seperti dikutip Fin.co.id pada Kamis, 24 November 2022. 

Agus Hartono mengatakan dugaan permintaan uang itu disampaikan oleh Putri Ayu Wulandari pada dirinya saat diperiksa sebagai saksi di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Juli 2022.

"Pada saat pemeriksaan saya sebagai saksi di kantor kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada bulan Juli 2022 yang anda sampaikan kepada saya secara 4 (empat) mata di ruang pemeriksaan lantai 1 (satu) pada gedung kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," lanjut Agus Hartono dalam suratnya. 

Menurut Agus Hartono, dugaan permintaan uang tersebut disampaikan Putri Ayu Wulandari atas perintah Kajati Jateng kala itu. 

"Bahwa permintaan tersebut anda sampaikan adalah atas perintah KAJATI (Bapak Andi Herman S.H.,M.H.). Namun karena tidak bisa saya penuhi permintaan anda , maka telah berakibat pada saya dengan cara kalian tetapkan saya sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut," urai Agus Hartono.

BACA JUGA:Buru Tersangka Korupsi Rp10 Triliun Proyek Pembanguan BTS BAKTI, Kejagung Kembali Periksa 2 Pejabat Kominfo

Dia menilai penetapannya sebagai tersangka tidak adil. Karena itu, Agus Hartono melaporkannya kepada Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan RI. 

"Bagi saya penetapan tersangka tersebut diatas sangat tidak adil, dan saya akan proses dengan cara melaporkan/mengadukan perbuatan anda ini kepada Yang Terhormat Jaksa Agung RI dan Kepada Yang Terhormat Ketua Komisi Kejaksaan RI di Jakarta," terangnya.

Selain itu, Agus Hartono juga meminta agar dua penetapan dirinya sebagai tersangka dicabut. 

"Saya minta penetapan 2 (dua) kali tersangka atas diri saya segera kalian cabut. Karena tidak manusiawi, tidak pancasilais dan tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia, yang disebabkan karena saya tidak memenuhi/tidak menyerahkan uang permintaan anda sebesar Rp. 5,000,000.000, (Lima Milyar Rupiah) per setiap SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Sehingga untuk 2 (dua) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) jumlah totalnya adalah Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah)," beber Agus Hartono dalam suratnya.

Di akhir suratnya, Agus Hartono menyebutkan dirinya menandatangani sendiri surat teguran hukum itu di atas meterai.  

"Demikian surat teguran hukum ini saya buat dan saya tandatangani diatas materai, agar menjadi maklum. Terima kasih," tutup Agus Hartono.

BACA JUGA:2 Direktur di Kominfo Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Proyek BTS BAKTI

Surat teguran hukum tersebut telah dikirimkan kepada penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejati Jawa Tengah dan ditembuskan ke sejumlah instansi. 

Antara lain Bank Mandiri, BRI Agroniaga, Bank BJB Cabang Semarang, Ombudsman, KPK, DPR, Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Kejaksaan RI, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kapolri hingga Presiden RI.

Terkait dugaan permintaan uang Rp 10 Miliar tersebut, Fin.co.id sudah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Koordinator Jaksa Kejati Jateng, Putri Ayu Wulandari.

Pada Kamis, 24 November 2022 pukul 18.34 WIB, Fin.co.id mengirim pesan ke Putri Ayu Wulandari melalui aplikasi WhatsApp (WA) nomor +62812-8515-0XXX. 

BACA JUGA:Dua Aset Tanah Milik Benny Tjokro di Kabupaten Tangerang Disita Kejagung

Namun, hingga berita ini diturunkan Putri Ayu Wulandari belum membalas atau menjawab pesan dari Fin.co.id tersebut. 

Sesjampidsus Andi Herman hingga Sabtu, 26 November 2022, belum bersedia menjawab konfirmasi Fin.co.id yang dilayangkan via WhatsApp (WA).  

Sejak Kamis, 24 November 2022 pukul 20.32 WIB, Fin.co.id telah berupaya mengonfirmasi Andi Herman terkait hal tersebut. 

Fin.co.id mengirim pesan ke Andi Herman melalui WA nomor +62812-9234-XXX. Tetapi, Andi Herman belum membalas atau menjawab pesan dari Fin.co.id tersebut. 

Andi Herman juga terlihat memasang default timer untuk pesan-pesan baru yang masuk ke nomornya. 

BACA JUGA:Kejagung Cium Bau Korupsi Skema Kredit Ekspor Daging Sapi PT Surveyor

 

Berita Terkait