Jakarta . 02/11/2022, 16:32 WIB

Polemik Pembayaran Pemotongan TKD ASN, Penjara DKI: Jangan Sampai Jadi Sorotan KPK

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Polemik pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI yang dipotong sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 masih berlanjut.

Pasalnya, pernyataan berbeda keluar dari kalangan politisi dan birokrasi DKI Jakarta.

Sebagian menyatakan perlu ada penggantian atau pembayaran atas TKD ASN, sebagian lagi berpendapat bahwa pemprov tidak berkewajiban membayarnya.

BACA JUGA:Pengembalian Potongan TKD ASN Pemprov DKI, KATAR: Janji Harus Ditepati

Mengomentari persoalan itu, Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah berpendapat, semestinya hal itu diselesaikan secara bijak.

Jangan sampai, sambung Agus, poleik tersebut berdampak pada kinerja AS di lingkungan Pemprov DKI.

"Kalau memang ada pernyataan untuk mengganti atau membayar TKD ASN yang sudah dipotong, maka harus dikembalikan," ujar dia kepada fin.co.id, Rabu (2/11/2022). 

Ia berharap, persoalan itu tidak sampai ke ranah hukum, sehingga mempengaruhi kerja ASN dalam pembangunan Jakarta.

BACA JUGA:PDIP Berharap PJ Gubernur Bayar Sisa TKD ASN yang Dipotong saat Pandemi Covid-19

"Jangan sampai hal ini menjadi sorotan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukan tidak mungkin menjadi potensi temuan korupsi bila anggaran pemotongan itu tidak jelas penggunaannya," tandas Agus.

Bilamana tidak ada penyelesaian, kata Agus, LSM Penjara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. 

"Karena ada hak ASN yang hilang tanpa pertanggungjawaban yang jelas," tutur dia. 

Karena itu, sambung Agus, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus menyikapi persoalan ini secara bijak.

BACA JUGA:Politisi Gerindra Sebut 25 Persen Potongan TKD ASN Tak Wajib Dibayar, Ini Alasannya

Meskipun, pemotongan TKD itu terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan. 

"Sebab, masalah TKD bukan hanya pengaruhi kehidupan pribadi ASN, tapi juga menyangkut kehidupan keluarga ASN," tutur dia.

Bila memang kondisi keuangan daerah tidak memadai, Agus menyarankan agar besaran TKD ASN dievaluasi. 

"Bila Pemprov DKI menghadapi situasi darurat, sebaiknya besaran TKD dievaluasi. Terutama menyikapi kondisi situasi dampak resesi ekonomi global," tambah dia.

BACA JUGA:Pengembalian 25 Persen TKD ASN Makin 'Gelap', DPRD Tuding Anies saat Jabat Gubernur Prioritaskan Formula E

Sehingga, Pemprov DKI tidak meembuat kebijakan yang mengundang korversial di kalangan ASN.

"Ini menyangkut kinerja para ASN dalam membantu Pj Gubernur DKI menjalankan program pembangunan ke depannya," kata Agus.

Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto mengatakan, harus ada kepastian terlebih dahulu dalam persoalan itu.

Menurut dia, TKD yang diterima oleh ASN di DKI Jakarta terbilang besar.

BACA JUGA:Soal Pembayaran Potongan TKD ASN DKI Sebesar 25 Persen, Anggota DPRD Pilih Bungkam

"Yang harus dievaluasi adalah besarannya. Tap pendapatan Pemprov DKI cukup besar, jadi disesuaikan saja dengan pendapatan daerah," ujar dia kepada fin.co.id, Senin (31/10/2022).

Terkait pembayaran atas pemotongan TKD saat pandemi, sambung Sugiyanto, tergantung dengan komitmen pemerintah.

"Kalau saat itu dikasih pemahaman kepada ASN tentang kemungkinan tak dibayar, pastinya akan bisa dimengerti," tutur dia. 

Akan tetapi, tegas Sugiyanto, bila saat Anies Baswedan menjabat gubernur menjanjikan pembayaran TKD yang sudah dipotong pada kondisi APBD normal, maka janji itu harus dipenuhi.

BACA JUGA:Lho, Pembayaran Potongan 25 Persen TKD ASN Pemprov DKI di Akhir Tahun Belum Ada Titik Terang

"Kalau janjinya saat itu akan dibayar, ya harus dibayar. Janji harus ditepati," imbuh dia.

Ia berpendapat, persoalan TKD ASN merupakan persoalan etika dari komitmen gubernur saat itu.

"Bila pemotongan itu menyertakan surat yang mencantum dibayar atau tidak, harusnya dilaksanakan," tambah dia.

Apabila dalam surat tentang pemotongan TKD mewajibkan Pemprov DKI untuk membayar dalam kondisi normal, namun kenyataannya tidak dibayar, berpotensi terjadi gugatan hukum.

BACA JUGA:ASN DKI Resah soal Pemotongan TKD 25 Persen selama Pandemi Covid-19, Politisi: Akhir Tahun 2022 Bakal Dilunasi

"Dengan dasar surat itu bisa dilakukan gugatan. Kalau gak ada dasarnya, sekadar ucapan, itu masalah komunikasi. Berarti janjinya bohong," tandas dia. 

Seperti diketahui, Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarief menyebutkan bahwa Pemprov DKI tak punya kewajiban membayarkannya.

"Hasil pembicaraan saya dengan Bu Maria (kepala BKD DKI Jakarta). Sisa pembayaran 25 persen itu tidak lagi menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Karena Pemda pun sudah menunaikan kewajibannya membayar 75 persen dari TKD ASN," ujar Syarief kepada fin.co.id, Jumat (28/10/2022).

Dia mengatakan, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya mengkategorikan pembayaran 25 persen tidak menjadi kewajiban. 

BACA JUGA:Soal Biaya Perawatan ART Korban Penganiayaan di Bandung Barat, Begini Respon Tegas Wabup Garut

Alasannya, saat Pandemi Covid-19 masuk pada kondisi yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta. 

ASN di Jakarta hanya bekerja dari rumah (work from home) sesuai anjuran pemerintah pusat. 

"Kebijakan pemerintah pusat pun saat itu menerapkan WFH bagi setiap instansi pemerintah dan perkantoran swasta," tutur Syarief menirukan ucapan Maria. 

Persoalan lainnya, sambung Syarief, pendapatan daerah saat ini juga mengalami sejumlah hambatan.

BACA JUGA:Biaya Pengobatan ART Korban Penganiayaan di Bandung Barat Ditanggung Pemerintah Kabupaten Garut 

"Saat ini kategorinya masih minim pemasukan dari PAD (penerimaan asli daerah). Pasca pandemi perlu adaptasi dalam sektor penerimaan daerah," tutup dia.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id