Jakarta

Politisi Gerindra Sebut 25 Persen Potongan TKD ASN Tak Wajib Dibayar, Ini Alasannya

Polemik pengembalian sisa pembayaran TKD ASN sebesar 25 persen perlahan pasti mulai terkuak

Politisi Gerindra Sebut 25 Persen Potongan TKD ASN Tak Wajib Dibayar, Ini Alasannya
Ilustrasi ASN (net)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Polemik pengembalian sisa pembayaran TKD ASN sebesar 25 persen perlahan pasti mulai terkuak.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarief menyebutkan bahwa Pemprov DKI tak punya kewajiban membayarkannya.

"Hasil pembicaraan saya dengan Bu Maria (kepala BKD DKI Jakarta). Sisa pembayaran 25 persen itu tidak lagi menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Karena Pemda pun sudah menunaikan kewajibannya membayar 75 persen dari TKD ASN," ujar Syarief kepada fin.co.id, Jumat (28/10/2022).

BACA JUGA:Pengembalian 25 Persen TKD ASN Makin 'Gelap', DPRD Tuding Anies saat Jabat Gubernur Prioritaskan Formula E

Dia mengatakan, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya mengkategorikan pembayaran 25 persen tidak menjadi kewajiban. 

Alasannya, saat Pandemi Covid-19, masuk pada kondisi yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta. 

ASN di Jakarta hanya bekerja dari rumah (work from home) sesuai anjuran pemerintah pusat. 

"Kebijakan pemerintah pusat pun saat itu menerapkan WFH bagi setiap instansi pemerintah dan perkantoran swasta," tutur Syarief menirukan ucapan Maria. 

BACA JUGA:Soal Pembayaran Potongan TKD ASN DKI Sebesar 25 Persen, Anggota DPRD Pilih Bungkam

Persoalan lainnya, sambung Syarief, pendapatan daerah saat ini juga mengalami sejumlah hambatan. 

"Saat ini kategorinya masih minim pemasukan dari PAD (penerimaan asli daerah). Pasca pandemi perlu adaptasi dalam sektor penerimaan daerah," tutup dia.

Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono. 

Gembong mengatakan, jika di tahun 2022, kewajiban Pemda harus diselesaikan.

BACA JUGA:Lho, Pembayaran Potongan 25 Persen TKD ASN Pemprov DKI di Akhir Tahun Belum Ada Titik Terang

"Itu sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Tentu harus selesai khir tahun ini," tegas dia.

Sebelumnya, ketidakjelasan nasib pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi ASN yang dipotong saat Pandemi Covid-19 hingga kini dinilai sebagai kesalahan Anies Baswedan. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menuding Anies Baswedan ketika menjabat gubernur gagal dalam menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran.

"Sejak awal Gubernur Anies sudah gagal dalam menentukan skala prioritas dalam menyusun anggaran, khususnya di masa Pandemi Covid-19," ujar sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI kepada fin.co.id, Kamis (27/10/2022).

BACA JUGA:ASN DKI Resah soal Pemotongan TKD 25 Persen selama Pandemi Covid-19, Politisi: Akhir Tahun 2022 Bakal Dilunasi

Pemotongan Anggaran TKD oleh Anies, kata Rio, merupakan tindakan semena-mena.

Saat itu, Anies lebih mementingkan event balapan mobil listrik Formula E.

"Idealnya gubenur lebih memikirkan kesejahteraan para ASN di masa pandemi. Fraksi PDI Perjuangan juga sudah meminta Pemprov DKI untuk menarik kembali dana commitment fee guna dialihkan kepada hal-hal yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat di masa pandemi," papar dia.

Karena itu, Rio mendesak Pemprov DKI mengembalikan anggaran TKD ASN sebagaimana janji Gubernur dalam Pergub No. 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS yang di dalamnya mengatur tentang pelunasan utang TKD pada anggaran 2021. 

BACA JUGA:Diperintah Ferdy Sambo, AKBP Arif Rachman Patahkan Laptop Isi Gambar Brigadir J

"Namun sampai habis masa jabatannya, Anies mengabaikan Pergubnya sendiri, dan memilih mengerjakan proyek mercusuar yang ujungnya mengalami sejumlah masalah, seperti Formula E dan Pembangunan JIS," tandas anggota Komisi A DPRD DKI itu.

Berita Terkait