PDIP Berharap PJ Gubernur Bayar Sisa TKD ASN yang Dipotong saat Pandemi Covid-19

PDIP Berharap PJ Gubernur Bayar Sisa TKD ASN yang Dipotong saat Pandemi Covid-19

Ilustrasi Uang Baru 2022--document Fin.co.id

JAKARTA, FIN.CO.ID - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta menuntaskan pembayaran kekurangan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta sebesar 25 persen.

"Berdasarkan hasil reses saya salah satu hasilnya yakni banyak ASN yang menanyakan TKD sisa 25 persen yang belum dibayar Pemprov DKI. Padahal hasil pemeriksaan BPK itu harus dibayar karena hak ASN," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rasyidi saat berbincang dengan fin.co.id, Jumat (28/10/2022).

Menurut wakil ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, jika memang sudah ada hasil pemeriksaan BPK seyogyanya apa yang menjadi hak ASN harus dipenuhi Pemprov DKI. 

BACA JUGA:Aniaya Tiga Wanita, Kadispora Papua Barat Dipolisikan

"Dan saya berharap Pj Gubernur DKI membayarnya," ungkap dia.

Seperti diketahui saat Pandemi Corona menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. 

Duit tersebut digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI tersebut kemudian dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.

BACA JUGA:Sniper Lihat Tiga Anggota KKB Bawa Senjata Api, Dor! Satu Orang KKB Tewas Ditembak di Kiwirok

Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya merespons keluhan sejumlah ASN terkait pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 25 persen.

Maria mengatakan, seharusnya para ASN Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa pada tahun 2020, seluruh masyarakat Jakarta, serta Indonesia umumnya terdampak pandemi Covid-19.

"Waktu itu APBD DKI terkoreksi sehingga semua kegiatan yang tidak prioritas tidak dilaksanakan," kata dia.

BACA JUGA:Indonesia Dorong Inisiatif Global Kuatkan Rantai Pasok Minyak Nabati Berkelanjutan

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Darul Fatah

Tentang Penulis

Sumber: