Pengembalian Potongan TKD ASN Pemprov DKI, KATAR: Janji Harus Ditepati
Pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI sebesar 25 persen yang dipotong saat terjadi Pandemi Covid-19, belum ada kepastian
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI sebesar 25 persen yang dipotong saat terjadi Pandemi Covid-19, belum ada kepastian.
Bahkan, isu pembayaran pembayaran TKD tersebut masih menjadi polemik.
Meskipun belakagan ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI memastikan tidak ada pembayaran atas pemotongan TKD 25 persen itu.
Baca Juga
BACA JUGA:Ada Tambahan Biaya Rp15 Triliun Untuk Pembangunan IKN Nusantara, Begini Penjelasan Menteri Basuki
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto mengatakan, harus ada kepastian terlebih dahulu dalam persoalan itu.
Menurut dia, TKD yang diterima oleh ASN di DKI Jakarta terbilang besar.
"Yang harus dievaluasi adalah besarannya. Tap pendapatan Pemprov DKI cukup besar, jadi disesuaikan saja dengan pendapatan daerah," ujar dia kepada fin.co.id, Senin (31/10/2022).
Terkait pembayaran atas pemotongan TKD saat pandemi, sambung Sugiyanto, tergantung dengan komitmen pemerintah.
BACA JUGA:Pengacara Bharada E Geleng Kepala saat Hakim Cecar ART Susi Soal Kejadian di Magelang
"Kalau saat itu dikasih pemahaman kepada ASN tentang kemungkinan tak dibayar, pastinya akan bisa dimengerti," tutur dia.
Akan tetapi, tegas Sugiyanto, bila saat Anies Baswedan menjabat gubernur menjanjikan pembayaran TKD yang sudah dipotong pada kondisi APBD normal, maka janji itu harus dipenuhi.
"Kalau janjinya saat itu akan dibayar, ya harus dibayar. Janji harus ditepati," imbuh dia.
Ia berpendapat, persoalan TKD ASN merupakan persoalan etika dari komitmen gubernur saat itu.
BACA JUGA:Kebakaran Hutan Melanda Kepulauan Seribu, Api Cepat Membesar karena Tertiup Angin Kencang
Baca Juga
"Bila pemotongan itu menyertakan surat yang mencantum dibayar atau tidak, harusnya dilaksanakan," tambah dia.
Apabila dalam surat tentang pemotongan TKD mewajibkan Pemprov DKI untuk membayar dalam kondisi normal, namun kenyataannya tidak dibayar, berpotensi terjadi gugatan hukum.
"Dengan dasar surat itu bisa dilakukan gugatan. Kalau gak ada dasarnya, sekadar ucapan, itu masalah komunikasi. Berarti janjinya bohong," tandas dia.
Seperti diketahui, polemik pengembalian sisa pembayaran TKD ASN sebesar 25 persen perlahan pasti mulai terkuak.
BACA JUGA:Petugas Gabungan Sambangi Warung Kopi di Johar Baru Jakarta Pusat, Ini Sebabnya
Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarief menyebutkan bahwa Pemprov DKI tak punya kewajiban membayarkannya.
Baca Juga
"Hasil pembicaraan saya dengan Bu Maria (kepala BKD DKI Jakarta). Sisa pembayaran 25 persen itu tidak lagi menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Karena Pemda pun sudah menunaikan kewajibannya membayar 75 persen dari TKD ASN," ujar Syarief kepada fin.co.id, Jumat (28/10/2022).
Dia mengatakan, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya mengkategorikan pembayaran 25 persen tidak menjadi kewajiban.
Alasannya, saat Pandemi Covid-19 masuk pada kondisi yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta.
BACA JUGA:Kasus Positif COVID-19 Dunia Kembali Naik, Varian XBB Jadi Penyumbang Terbanyak
ASN di Jakarta hanya bekerja dari rumah (work from home) sesuai anjuran pemerintah pusat.
"Kebijakan pemerintah pusat pun saat itu menerapkan WFH bagi setiap instansi pemerintah dan perkantoran swasta," tutur Syarief menirukan ucapan Maria.
Persoalan lainnya, sambung Syarief, pendapatan daerah saat ini juga mengalami sejumlah hambatan.
"Saat ini kategorinya masih minim pemasukan dari PAD (penerimaan asli daerah). Pasca pandemi perlu adaptasi dalam sektor penerimaan daerah," tutup dia.
BACA JUGA:Kumis Kogoya Kena Dor Gegara Kabur dari Lapas, Napi Kasus Penjualan Amunisi
Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono.
Gembong mengatakan, jika di tahun 2022, kewajiban Pemda harus diselesaikan.
"Itu sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Tentu harus selesai khir tahun ini," tegas dia.
Sebelumnya, ketidakjelasan nasib pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi ASN yang dipotong saat Pandemi Covid-19 hingga kini dinilai sebagai kesalahan Anies Baswedan.
BACA JUGA:Mengapa Anak Malas Makan Sayur? Ini Kata Dokter dan Cara Mengatasinya
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menuding Anies Baswedan ketika menjabat gubernur gagal dalam menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran.
"Sejak awal Gubernur Anies sudah gagal dalam menentukan skala prioritas dalam menyusun anggaran, khususnya di masa Pandemi Covid-19," ujar sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI kepada fin.co.id, Kamis (27/10/2022).
Pemotongan Anggaran TKD oleh Anies, kata Rio, merupakan tindakan semena-mena.
Saat itu, Anies lebih mementingkan event balapan mobil listrik Formula E.