Lho, Pembayaran Potongan 25 Persen TKD ASN Pemprov DKI di Akhir Tahun Belum Ada Titik Terang
Keresahan ASN di lingkungan Pemprov DKI terhadap pengembalian potongan TKD sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 melanda, belum ada kejelasan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Keresahan ASN di lingkungan Pemprov DKI terhadap pengembalian potongan TKD sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 melanda, belum ada kejelasan.
Pasalnya, menurut sumber fin.co.id, hingga kini anggaran untuk pembayaran TKD yang dipotong belum ada kejelasan.
Mengingat, pendapatan daerah hingga September 2022 di Jakarta masih sangat minim.
Baca Juga
"Jika harus dipaksakan untuk dibayarkan dari mana anggarannya. Sementara hingga September lalu, pajak yang masuk tergolong defisit," ujar salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak ingin disebut namanya kepada fin.co.id, Selasa (25/10/2022).
Dia mengatakan, pajak restoran, kendaraan bermotor, hotel dan lainnya masih sangat minim.
"Kalau memang Oktober-Desember 2022 ini ada kemajuan, berarti mungkin bisa (dibayarkan-red). Tapi kalau pun tidak bisa, ASN harus bersabar menerima pengembalian pemotongan TKD tersebut," papar sumber tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Muhammad Bin Salim Alatas menolak untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan polemik TKD ASN yang mengalami pemotongan.
BACA JUGA:Soal Makam Ki Buyut Jenggot Sebagai Cagar Budaya Kota Tangerang, Ini Keputusan Dirjen Kebudayaan
"Saya tidak tahu soal itu. Tanya yang lain saja," kata politisi PAN itu.
Dia mengatakan, untuk penganggaran pembayaran TKD ASN merupakan kewenangan Komisi A DPRD DKI.
"Silahkan tanya Mujiono (ketua Komisi A-red)," ungkap dia.
Sebelumnya, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Pemprov DKI kabarnya mengalami keresahan.
BACA JUGA:Sidang Korupsi Minyak Goreng, Mantan Mendag Muhammad Lutfi Sudah Tiga Kali Tidak Hadir
Baca Juga
Hal itu berkaitan dengan potongan 25 persen TKD saat Pandemi Covid-19 melanda dunia.
Dalam perjanjian potongan atau penundaan TKD (tunjangan kerja daerah) 70.000 ASN bakal dikembalikan pasca Covid-19 mereda.
Kabar keresahan ASN sampai di telinga Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono.
Menurut dia, anggaran untuk pembayaran TKD ASN sudah masuk dalam pembahasan APBD DKI 2022.
BACA JUGA:Pintu Toko Terbuka, Truk Box Langsung Lenyap Digondol Pencuri di Bekasi
"Akhir tahun 2022 bakal dilunasi. Itu kan sudah dianggarkan dan tidak boleh ditunda lagi oleh Pemprov," ujarnya.
Baca Juga
Dia mengatakan, meski sudah dianggarkan, implementasi terhadap proses pembayaran, DPRD DKI tidak mengetahui secara detail.
Diyakininya, pembayaran itu sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI.
"Tapi saya tidak tahu, berapa yang sudah dibayarkan. Karena teknis pembayarannya menjadi kewenangan pemprov," imbuh dia.
BACA JUGA:Masyarakat Butuh Edukasi Antisipasi Penyakit Ginjal Akut pada Anak
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta itu memaklumi, jika saat ini ASN merasa cemas dan khawatir jika TKD yang dipotong tidak dikembalikan pasca kepemimpinan Anies Baswedan berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jumlahnya sangat besar, apalagi jika dikalikan dengan puluhan ribu ASN. Kalau dijumlahkan bisa mencapai ratusan miliar," papar dia.
Informasinya, Pemprov DKI sesuai dengan perjanjian menyelesaikan pembayaran mulai Januari-Desember 2022.
"Pembayaran itu dilakukan 25 persen untuk empat kali pembayaran. Karena jika harus dibayarkan sekaligus beban APBD akan sangat berat," tutur dia.
BACA JUGA:Kemenkes Ungkap Alasan Tak Menetapkan Status KLB Pada Gagal Ginjal Akut
Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 49/2020.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebutkan, tidak ada draf Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP atau TKD para ASN DKI Jakarta.
Menurut dia, sebelumnya ada informasi atau pesan berantai di media sosial WhatsApp mengenai pemotongan TPP atau TKD ASN sebesar 65 persen.
BACA JUGA:Kasus Gagal Ginjal Akut, Dinkes DKI: Orangtua Harus Lebih Peka, Pantau Anak Minimal 5-9 Hari
"Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP atau TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP atau TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud," ungkap dia.
Chaidir menyebutkan, besaran TPP atau TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub.
Ia juga mengimbau agar para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu atau informasi yang tidak benar.
BKD Provinsi DKI Jakarta menginvestigasi sumber isu atau informasi yang beredar di media sosial tersebut.
BACA JUGA:Penderita Kolesterol Tinggi Boleh Makan Gorengan, tapi Minyaknya Pilih yang seperti Ini
"Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian," tukas dia.