Kongkalikong Izin Ekspor Minyak Goreng, PKS: Masa Negara Kalah dengan Korporasi
Presiden Jokowi memberikan BLT Minyak Goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi, Kamis (07/04/2022). -BPMI Setpres/Laily Rachev-
Pemerintah harus sungguh-sungguh menindak korporasi yang nakal, menyimpang dan bahkan melawan hukum.
“Saatnya membangun tata niaga migor yang sehat, tidak bersifat oligopolistik dengan aktor-aktor yang patuh menghormati aturan main,” tegas Mulyanto.
Menurut Mulyanto sudah sekian lama produksi dan harga migor kita didikte oleh pasar yang bersifat oligopolistik.
(BACA JUGA:Kritik Pemerintah Sesuai Hadis Nabi, Gus Fuad: Dekati, Berdua dan Bisiki, Jangan Demonstrasi)
“Bahkan Pemerintah pun menyerah dengan melepas tata niaga migor keemasan pada mekanisme pasar, padahal baru mencoba melakukan intervensi melalui penetapan HET,” ujar Mulyanto.
Kondisi ini, kata Mulyanto, tentu tidak sehat, karena menimbulkan kelangkaan dan harga migor yang selangit.
“Pemerintah harus hadir membangun industri dan tata niaga minyak goreng kemasan ini dengan baik, agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” tutup Mulyanto.
Sumber:
