Kongkalikong Izin Ekspor Minyak Goreng, PKS: Masa Negara Kalah dengan Korporasi
Kejahatan tersebut tidak mungkin terjadi jika hanya atas kemauan orang perorang.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Terbongkarnya kongkalikong izin ekspor minyak goreng antara Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan sejumlah perusahaan produsen minyak goreng, pantas disebut sebagai kejahatan korporasi.
Politikus PKS Mulyanto menilai, kejahatan tersebut tidak mungkin terjadi jika hanya atas kemauan orang perorang.
(BACA JUGA:Tuntutan Keras Yan Harahap Soal Tersangka Kasus Minyak Goreng: Ini Manusia Harus Dihukum Seberat-beratnya)
Baca Juga
Ia juga meminta kepada Kejaksaan Agung terus mengusut oknum petinggi perusahaan minyak goreng yang terlibat termasuk ke ranah korporasi.
Sehingga, kata anggota Komisi VII DPR RI, korporasi dari para tersangka tersebut harus diperiksa secara seksama.
Ia menegaskan, kasus ini harus dikembangkan dan dikejar sampai ke akar-akarnya.
Terkuatknya kongkalikong Dirjen Kemendag dengan pengusaha ini menjadi pintu masuk penting untuk membongkar tuntas mafia migor yang sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat banyak.
(BACA JUGA:Rossa Blak-blakan Soal Investasi Robot Trading DNA Pro, Penyanyi Ini Mengaku Hanya...)
"Jangan berhenti pada asumsi, bahwa para pelaku korupsi tersebut sebagai oknum, tetapi juga harus dianggap sebagai perwakilan lembaga alias korporasi,” tegas Mulyanto, Kamis, 21 April 2022.
Bahkan, kata Mulyanto, Kejagung perlu menduga adanya tindakan melawan hukum dengan penugasan dari korporasi.
Kejagung jangan takut untuk masuk membongkar masalah ini secara tuntas hingga akarnya.
“Masak negara kalah dengan korporasi,” sindir Mulyanto.
(BACA JUGA:Mantapnya, 9.000 'Beras Mbak Puan' Dibagikan ke Setiap Pengurus PDIP di Kota Solo)
Menurut Mulyanto, sekarang adalah momentum yang tepat untuk menata bisnis migor ini.
Baca Juga
Pemerintah harus sungguh-sungguh menindak korporasi yang nakal, menyimpang dan bahkan melawan hukum.
“Saatnya membangun tata niaga migor yang sehat, tidak bersifat oligopolistik dengan aktor-aktor yang patuh menghormati aturan main,” tegas Mulyanto.
Menurut Mulyanto sudah sekian lama produksi dan harga migor kita didikte oleh pasar yang bersifat oligopolistik.
(BACA JUGA:Kritik Pemerintah Sesuai Hadis Nabi, Gus Fuad: Dekati, Berdua dan Bisiki, Jangan Demonstrasi)
“Bahkan Pemerintah pun menyerah dengan melepas tata niaga migor keemasan pada mekanisme pasar, padahal baru mencoba melakukan intervensi melalui penetapan HET,” ujar Mulyanto.
Kondisi ini, kata Mulyanto, tentu tidak sehat, karena menimbulkan kelangkaan dan harga migor yang selangit.
“Pemerintah harus hadir membangun industri dan tata niaga minyak goreng kemasan ini dengan baik, agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” tutup Mulyanto.