Krisis Rusia-Ukraina Jadi Isu Tunda Pemilu, Gelora: Lelucon Politik Baru
Ilustrasi Pemilu 2024-Ilustrasi-twitter
“Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini," katanya.
Mahfuz menilai demi kepentingan politiknya, orang-orang tersebut sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, serta harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.
Hal itu menurut dia tentu akan menjadi pembenaran bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran sekitar Rp100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.
"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain karena Pilkada saja bisa kita undur dan diganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini hanya 'suudzon' saya, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,” ujarnya.
Dia mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran penundaan pemilu diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat karena negara seolah-olah tidak punya ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi.
Menurut dia, situasi pandemi memang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara sehingga tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina.
"Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen namun menyalahkan negara dan pemerintah,” katanya.
Mahfuz meminta agar orang-orang yang memunculkan ide penundaan pemilu bisa ikut memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional.
Sumber:
