Denny JA Usulkan Koalisi Partai Semi Permanen 20 Tahun Dipimpin Golkar dan Gerindra
Denny JA: Evaluator Kecurangan Pemilu Sebaiknya Akademisi, Jangan Politisi --
IKN memerlukan waktu 20 tahun sampai 25 tahun agar terkonsolidasi. Apa jadinya jika di tengah jalan, IKN ditentang karena presiden baru tak memiliki komitmen memindahkan ibu kota, bahkan berupaya membatalkan UU yang mendasarinya.
Jika di tahun 2024, Anies Baswedan yang terpilih, bukankah Anies sudah mengatakan ia tidak setuju dengan IKN?
Maka segala pembangunan yang dimulai Jokowi di IKN segera mangkrak. Tak akan pernah ada program besar yang berkelanjutan dapat tumbuh konsisten jika setiap ganti presiden juga berarti ganti kebijakan.
Lalu apa solusinya? Kita harus coba memulai membuat semacam barisan nasional di Malaysia, koalisi semi permanen, setidaknya untuk kerja sama selama 20 tahun.
Mengapa minimal 20 tahun? Itu karena tahun 2045 tinggal 20 tahun lagi. Setelah Prabowo terpilih di tahun 2024-2029, kita memerlukan tambahan lima belas tahun, tiga pemilu presiden lagi.
Di tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar keempat secara ekonomi. Kita memerlukan kesenimbungan leadership supaya 20 tahun ini mereka semua berada pada kerangka makro legacy yang sama.
Berarti selama 20 tahun itu, kita memerlukan konsistensi kekuasaan yang bersetuju mencapai satu gagasan besar bersama, yang terus dirawat.
Pada titik inilah koalisi semi permanen untuk mengawal pemerintahan sampai tahun 2045 menjadi terpenting. Salah satu tugas koalisi ini termasuk membantu siapa yang akan menjadi the next presiden hingga 2045, yang memiliki visi yang sama.
Karena saat ini, Gerindra dan Golkar yang menjadi partai terbesar di pemerintahan, maka dua partai ini bisa memimpin koalisi semi permanen hingga 2045. Siapa ketum Gerindra dan ketum Golkar hingga 2045 menjadi krusial.
Lanjut Denny, partai lainnya yang kini ikut dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah Prabowo- Gibran, seperti PAN dan Demokrat menjadi pilihan sekutu yang pertama.
Sebagian dari partai di luar koalisi pemenang pilpres, seperti PKB, Nasdem, PPP, bahkan PDIP dan PKS, bisa mempertimbangkan diri untuk bergabung.
Tentu saja penting pula menyisakan partai politik untuk tetap berada di luar pemerintahan. Oposisi politik tetap diperlukan, tutup Denny.
Sumber:
