Gerindra: Konsep Oposisi Tak Dikenal dalam Konstitusi Indonesia
Kampanye Akbar terakhir Prabowo Gibran yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Sabtu (10/2/2024)--
fin.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, dalam sistem konstitusi Indonesia tidak mengenal konsep oposisi.
Dimana, fungsi penyeimbang jalannya pemerintahan ada pada tingkatan legislatif.
Diketahui, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masiton Pasaribu, dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa keberadaan oposisi memainkan peran penting sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan.
"Sistem konstitusi kita sebenarnya tidak mengenal konsep adanya oposisi, fungsi penyeimbang ada di lembaga legislatif yaitu DPR," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Minggu 5 Mei 2024.
BACA JUGA:PKB Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo: Diajak Gabung atau Tidak?
Menurutnya, demokrasi di Indonesia tidak harus sama dengan model demokrasi di negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa.
"Semangat kita adalah gotong royong, beda dengan gaya hidup mereka yang individualistis sehingga cara mengelola negara juga tidak bisa dipaksakan sama," tegasnya.
Dia menambahkan, meskipun secara formal tidak ada oposisi, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus dikontrol dan diingatkan oleh rakyat.
"Jadi walaupun secara formal tidak ada oposisi, pemerintah masih tetap harus dikontrol dan diingatkan oleh rakyat," tambahnya.
BACA JUGA:Gerindra Tegaskan Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS: Mereka Mitra Kami
Dalam konteks ini, pernyataan dari kedua politikus tersebut mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana ada pandangan beragam tentang peran dan keberadaan oposisi dalam sistem politik negara.
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masinton Pasaribu menilai pihak oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis
Menurut dia, istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton Sabtu, 4 Mei 2024.
Sumber:
