FIN.CO.ID - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Indonesia berhasil menurunkan nilai impor minyak melalui energi terbarukan seperti B35 dan B40.
"Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan juga lebih ramah lingkungan," ungkap Gibran dalam sesi debat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).
Indonesia, kata Gibran, harus terus mendorong transisi menuju energi hijau ke depannya. "Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioavtur, dan biodiesel," kata dia.
Gibran pun mengingatkan perihal tantangan yang harus diantisipasi, yaitu mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Pasalnya, untuk menggenjot hilirisasi industri, Indonesia juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Kita ingin meningkatkan produktifitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga, dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal ataupun masyarakat adat setempat," jelas Gibran.
Sementara itu, saat berbicara mengenai insentif untuk energi tebarukan di Indonesia, Gibran memberi contoh pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terdapat di Cirata.
Untuk PLTS tersebut, kata Gibran, sejumlah insentif yang telah diterapkan mulai dari tax allowance hingga pembebasan biaya modal. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau.
Gibran Tegas, akan Cabut IUP Tambang Nakal dan Wajibkan Pengusaha Bantu Warga Lokal
Jakarta - Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang nakal yang bermasalah, dan beroperasi tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
"Dari paslon Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP nya dicabut, izinnya dicabut, simpel," kata Gibran dalam sesi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1).
Ia menjelaskan, tindakan itu berlandaskan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan sila keempat dan kelima Pancasila. Menurutnya, dalam landasan itu disebutkan dengan tegas bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Simpel karena sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," lanjut Gibran.
Selain itu, ia mengatakan hal ini juga diatur dalam Permen Investasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
Tujuannya, kata Gibran, agar perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya berjalan sendiri melainkan turut menggandeng pengusaha dan UMKM lokal.
"Kita harus menjalankan Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal.
Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal dan UMKM setempat," ujar dia.
Gibran akan Kuatkan Reforma Agraria: 110 Juta Sertifikat Sudah Dibagikan dari Sebelumnya 500 Ribu
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memastikan ke depannya akan terus menguatkan dan menyempurnakan reforma agraria di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam debat cawapres yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, (21/1).
"Sekarang sudah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat, dulu sebelum ada program ini hanya bisa membagikan 500 ribu sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah ini," kata Gibran.
Ia melanjutkan, sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah, seperti SK HGU dan lain-lain, disimpan di bank tanah untuk kemudian nanti diredistribusikan ulang untuk para penguasaha lokal; petani lokal; dan lainnya.
Menurut Gibran, saat ini juga ada program one map policy yang sangat berguna untuk mengurangi konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah dan lainnya. Karena data base sudah digital, batas-batas tanahnya sudah dicatat semua di situ. Hal itu akan sangat mengurangi para mafia tanah.
"Sekali lagi reforma agraria akan kita lanjutkan, dan kita kuatkan. Kemarin saya di Solo sempat mendapatkan predikat kota lengkap dari BPN. Garis-garis batas, tanah-tanah wilayah sudah ter-capture semua sehingga nanti mengurangi konflik tanah dan mafia tanah. Kuncinya di sini adalah digitalisasi, one map policy, ini sangat penting sekali bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik agraria ke depan," jelas Gibran.
