Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Pemotongan Upah Guru Honorer Cuma Dibagi Tiga

Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Pemotongan Upah Guru Honorer Cuma Dibagi Tiga

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo--(ANTARA/Syaiful Hakim)

fin.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada pemotongan upah terhadap seorang guru honorer di SDN 10 Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menegaskan, tidak ada pemotongan upah guru honorer di SDN 10 Malaka Jaya. 

"Bisa saya sampaikan tidak ada yang namanya pemotongan, yang ada itu kesepakatan dari teman-teman guru yang menjadi guru honorer di sini," kata Purwosusilo, Rabu 29 November 2023. 

Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, pengawas, guru honorer dan Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur Mohamad Fahmi di SDN 10 Malaka Jaya.

BACA JUGA:Guru Honorer SDN 10 Malaka Jaya Cuma Dibayar Rp300 Ribu per Bulan, Kepala Sekolah Dipanggil Inspektorat

Ia melanjutkan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukannya sejak Jumat 24 November 2023 hingga Rabu 29 November 2023 tidak ada pemotongan upah guru honorer yang mengajar bidang studi agama berinisial AN.

Ia menjelaskan, secara teknis, penggajian mereka menggunakan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan hanya diperuntukkan satu orang saja.

Selanjutnya, ketiga guru honorer yang terdiri dari guru kelas, guru agama dan guru bahasa Inggris melakukan kesepakatan besaran gaji dibagi tiga. 

Besaran honor dari BOS dialokasikan sebesar Rp4,6 juta per bulan.

Meski telah memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan, Purwosusilo mengakui saat ini pihak inspektorat masih melakukan penyelidikan.

Hal itu dalam rangka memastikan ada atau tidaknya pelanggaran aturan administratif maupun kepegawaian.

Dengan kejadian ini, kata dia, pihaknya akan melakukan pendataan ulang para guru honorer sehingga bisa memastikan jumlah tenaga pendidik mulai dari guru honorer, PNS dan P3K yang masih aktif.

BACA JUGA:Diduga Ada Maladministrasi Formasi PPPK, Puluhan Guru Honorer Bekasi Long March ke Istana Negara

"Kami punya data, tapi kan setiap tahun ada perkembangan lantaran ada yang pensiun atau pindah. Setelah kita petakan dan diketahui kebutuhan, baru kita akan atur," kata Purwosusilo.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: