Dari Rp320 M Jadi Rp140 M, Komisi E DPRD DKI: Kemana Anggaran KJMU?

fin.co.id – Komisi E DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) meninjau ulang alokasi dana yang disediakan untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar penerima bantuan itu tidak terhapus dari data.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, bahwa jumlah penerima KJMU disebabkan oleh perubahan anggaran. 

Pada tahun 2023 dana yang dialokasikan untuk bantuan tersebut sebesar Rp 320 miliar, sedangkan di tahun 2024 hanya dianggarkan menjadi Rp 140 miliar.

“Makanya, saya minta tadi SKPD membuat skala prioritas. Prioritaskan mana yang harus diutamakan," ujar Iman. 

BACA JUGA:Soal KJMU DPRD DKI Desak Pemprov DKI Harus Jujur

"Harusnya setelah gaji guru, gaji PNS, ya kebutuhan seperti KJP, KJMU dan yang sudah kita anggarkan itu harusnya dijaga supaya program itu berkelanjutan," tegasnya di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.

Politisi Gerindra itu menyebut, jumlah penerima KJMU semula sekitar 19.000 orang. 

Kemudian, jumlah penerimanya dikurangi hingga menjadi sekitar 7.000 orang.

Maka dari itu, pria kelahiran Jakarta tersebut meminta kepada penerima KJMU untuk tidak perlu risau terhadap adanya penghapusan data yang berujung pada putus sekolah.

BACA JUGA:Polemik KJMU hingga Isu Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Ini Tanggapan BPKD DKI 

Karena jika memang mahasiswa tersebut masuk dalam kategori tidak mampu, maka akan di prioritaskan. 

Lebih lanjut, anggaran untuk penerima bantuan pendidikan itu akan ditambah, namun sesuai kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

"Oleh karena itu, nanti akan dianggarkan kembali di perubahan oleh pak Pj Gubernur. Jadi teman-teman atau anak-anak kita yang masih kuliah enggak usah takut gitu loh, pasti itu akan terjamin ya,” tukasnya.

Diketahui, rapat itu digelar untuk mengklarifikasi polemik dari isu pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.

---

Tentang Penulis

Khanif Lutfi

Sumber: