Diduga Ada Maladministrasi Formasi PPPK, Puluhan Guru Honorer Bekasi Long March ke Istana Negara
Puluhan Guru Honorer Bekasi Istirahat saat Long March ke Istana Negara-Dokumen Istimewa-
BEKASI, FIN.CO.ID - Menuntut dugaan maladministrasi di lingkungan pendidikan Kabupaten Bekasi, 69 guru honorer Pendidikan Agama Islam menggelar aksi Long March.
Aksi long march itu dimulai dari Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, menuju Istana Negara Jakarta untuk menyampaikan tuntutannya.
Ketua Forum Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI), Muhammad Unin Saputra mengatakan, massa akan mampir ke Kantor Ombudsman sebelum ke Istana Negara.
"Mewakili dari 23 kecamatan, giat longmarch ke kantor Ombudsman dan ke Istana Presiden untuk melaporkan diduga perbuatan yang disengaja oleh para pihak pejabat Kabupaten Bekasi yang tidak mengusulkan formasi PPPK bagi guru agama Islam," ungkap Muhammad Unin Saputra saat ditemui, Rabu 10 Oktober 2023.
BACA JUGA :
- Viral Toko Vape di Jatiasih Bekasi Dibobol Maling, Seluruh Barang Habis Kerugian Mencapai Rp 70 Juta
- Polisi Selidiki Pembobolan Toko Vape di Jatiasih Bekasi, Kompol Erna: Kita Sudah Mendatangi Lokasi
Dijelaskan bahwa, aksi Long March ke istana didasari Pemkab Bekasi yang tidak mengusulkan formasi PPPK untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Dugaan maladministrasi terjadi sejak tahun 2021, yang dimana 699 formasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri hilang.
Formasi tersebut hilang dan terkunci, sehingga para guru honorer tidak bisa melakukan pendaftaran ketika mengakses website.
Pada tahun 2022 formasi PPPK untuk guru Pendidikan Agama Islam tidak diusulkan oleh Pemkab Bekasi, sedangkan 2033 muncul 5 formasi yang hanya tersedia untuk 3 SMA dan 2 lainnya umtuk SD dan SMP.
BACA JUGA :
- Dinas Perdagangan Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok di Kabupaten Bekasi Aman Selama Musim Kemarau
- Dilanda Kekeringan Akibat Kemarau Panjang, Hasil Panen Padi di Kabupaten Bekasi Tetap Melimpah
Adanya hal tersebut menimbulkan kecurigaan, karena formasi untuk PPPK tenaga pendidik SMA dinaungi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami mau tuntut, kami mau tuntut juga yang 2021, bertanggung jawab atau enggak pemerintah daerah. Kenapa Pemerintah Daerah tidak melakukan usulan kembali di tahun 2022, sedangkan 2023 itu hanya ada 5 formasi dari luar," ucapnya.
Long march tersebut dilakukan sejak Selasa 10 Oktober 2023, kompak mengenakan seragam cokelat khas tenaga pendidik.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
