FIN.CO.ID- Tiktok Shop resmi dilarang di Indonesia. Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kebijakan ini dibuat sebagai komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat dan tidak merugikan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dengan demikian media sosial dilarang melakukan aktifitas jual beli.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengkritik kebijakan tersebut. Dia menganggap kebijakan itu sebagai langkah yang konyol.
"Kalau jualan via medsos jadi dilarang, ini merupakan kebijakan konyol," kata Tifatul Sembiring melalui akun Twitte pribadinya, dikutip pada Jumat 29 September 2023.
Menurut Sembiring, yang harus dilakukan pemerintah adalah menggalakkan literasi digital kepada pedagang. Mengenal pedang tentang jual beli online. Bukan malah melarangnya.
"Mestinya pemerintah menggalakkan literasi digital, kepada pedagang. Apa itu digital marketing, market place," ujarnya.
BACA JUGA:
- Poin-Poin Penting Permendag Nomor 31 Tentang e-Commerce, TikTok Shop Diberi Waktu Seminggu untuk Beres-beres
- TikTok Shop Harus Ikut Aturan e-Commerce di Indonesia dan Tidak Mengarahkan ke Seller Terafiliasi
Dia berpendapat, melarang jual beli via media sosial seolah pemerintah ingin membungkam perkembangan keknologi.
"Lah orang asing aja dibiarin, kok rakyatnya yang beralih ke online dilarang. Teknologi dibungkam?" tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Permendag tersebut bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
Mendag Zulkifli Hasan menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Poin-poin larangan jual beli di Media sosial:
TikTok Shop Dilarang Di Indonesia--Foto : Radarpena
1. Social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Hal ini berarti TikTok Shop tidak boleh melakukan transaksi penjualan langsung kepada konsumen.
2. Pelaku usaha social commerce wajib memiliki izin usaha dari Kementerian Perdagangan. Izin usaha ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kemendag melalui sistem elektronik.
3. Pelaku usaha social commerce wajib memenuhi ketentuan perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan yang diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
BACA JUGA:
- TikTok Shop Bakal Ditutup di Indonesia, Mulai Kapan?
- TikTok Shop Dilarang di Indonesia, Ini 8 Aplikasi Jualan Online yang Bikin Laris Manis Dagangan
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa TikTok Shop diberi waktu hingga tujuh hari untuk melakukan transisi dan sosialisasi terkait dengan perdagangan elektronik di platform sosial media.
"Kita kasih waktu seminggu, ini kan sosialisasi namanya," kata Zulkifli dalam jumpa pers Sosialisasi Permendag 31 Tahun 2023 di Jakarta, Rabu 27 September 2023.
Zulkifli menyampaikan, TikTok Shop diminta untuk mengurus izin sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik apabila tetap ingin melakukan transaksi di platformnya.
Setelah masa satu minggu minggu berakhir, TikTok Shop sudah tidak boleh beroperasi lagi sebelum mendapatkan izin perdagangan elektronik.
"Kalau mau social commerce silakan, tapi social commerce itu, dia hanya untuk promosi dan iklan. Kalau berjualan, e-commerce atau online ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," kata Zulkifli.
Zulkifli menegaskan, TikTok Shop hanya dapat melakukan promosi dan iklan melalui platformnya. Oleh karenanya, TikTok Shop diminta untuk segera mengurus perizinan baru.
Lebih lanjut, Zulkifli meminta semua pihak untuk mematuhi aturan baru yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menurut Zulkifli, hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang positif pada perdagangan elektronik. Kemendag pun akan memberikan sanksi pencabutan izin apabila terdapat pihak terkait yang tidak mematuhi aturan.
"Kalau tidak, ya dicabut izinnya. Kan harus jelas, tegas agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah," kata Zulkifli. (*)
