Soal Penanganan Jalan Rusak di Lampung, Kementerian PUPR: Bukan Karena Viral Baru Ditangani, Tapi....
Pengambilalihan perbaikan jalan rusak di daerah sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023
Penanganan Jalan Rusak di Lampung - Baru-baru ini viral soal kondisi jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Hal itu pertama kali disuarakan oleh TikTokers bernama Bima, yang kemudian menjadi viral hingga menjadi pertentangan dengan Pemda dan Pemprov setempat.
Saking viralnya kasus tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai merasa penasaran dan ingin mengetahui langsung, bagaimana kerusakan jalanan di Provinsi Lampung tersebut.
Tibalah waktunya, rombongan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjajal jalanan rusak di Provinsi Lampung.
Baca Juga
Video mobil kepresidenan yang melintasi jalanan rusak bak sebuah roller coaster itu pun langsung viral. Sontak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi menjadi bahan "rujakan" netizen karena dianggap tidak mampu merawat jalanan di wilayahnya.
BACA JUGA:
- Ada Dukungan PMN Dari Pemerintah, Ini Progres Terbaru Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Milik HK
- Gaspol Jelang 2024, Pengadaan Lahan Untuk Investor IKN Dikebut!
Singkat cerita, perbaikan jalanan di Provinsi Lampung akhirnya sebagian diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), karena Pemda dan Pemprov terkendala soal dana perbaikan jalan tersebut.
Jurnalis fin.co.id berkesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja untuk membahas terkait penanganan jalan rusak di daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Presiden Jokowi kunjungi jalan rusak di Lampung-Ist-
Endra membantah bahwa penanganan jalan rusak di Lampung oleh Kementerian PUPR karena hal itu terlanjur viral di sosial media.
"Kalau jalan daerah update nya saya cuma mau bilang gini, pemerintah tidak bergerak karena ada video viral. Kita sudah menyiapkan inpres ini dari akhir tahun 2022, bahkan inpres ini kan 16 maret 2023 sudah ditandatangani sebelum videonya viral," ungkap Endra, Selasa 16 Mei 2023.
BACA JUGA:
- Alhamdulillah, Pemulung Hingga Tukang Sapu Jalan di Prabumulih Bakal Dapat Rumah Gratis!
- Kuartal I-2023, Program Sejuta Rumah PUPR Tembus 298.203 Unit
Perbaikan jalan rusak di Lampung mendapatkan penanganan pertama, kata Endra, bukan lantaran hal tersebut terlanjur viral. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran proses perencanaan yang memang sudah lebih dulu dilakukan.
Baca Juga
"Kenapa pemerintah datang ke Lampung dulu? betul itu karena viral, tapi bukan karena bertindak karena yang viral. Karena kita sudah bertindak duluan, kita sudah siapkan (perencanaannya, red)," ungkap Endra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melihat secara langsung jalan yang rusak di Lampung Tengah, tepatnya jalan di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi--
Menurut Endra, perbaikan jalan rusak termasuk upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah.
Endra menyebut, infrastruktur jalan sangat penting keberadaannya dalam memperlancar arus logistik atau barang dan jasa. Hal itulah yang kemudian bisa mendongkrak perekonomian suatu daerah.
BACA JUGA:
- Goodbye Macet! Tol Puncak Bakal Dibangun, Saat ini Masih Tahap Kajian Dengan Nilai Investasi Sekitar Rp25 T
- Jasa Marga Segera Operasikan Tol Serpong-Cinere Seksi 2
Baca Juga
Sebelumnya, kata Endra, pada masa Pandemi Covid-19, preservasi jalan memang sedikit terhambat, salah satunya karena keterbatasan anggaran hingga pembatasan pergerakan masyarakat.
Maka itu, ketika Pandemi Covid-19 telah berakhir, maka pemerintah melalui Kementerian PUPR langsung tancap gas melakukan pembenahan secara optimal.

Presiden RI Joko Widodo (kanan) duduk satu mobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan peninjauan kondisi ruas jalan rusak di Lampung, Jumat (5/5/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI--
"Kenapa pemerintah lakukan itu kan kita anggap bahwa covid ini sudah mereda, kita nggak bisa bilang hilang 100 persen (ketika pandemi Covid-19, red), tapi sudah jauh reda angkanya. Kita akan gunakan momentum pasca covid ini untuk boosting up, mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Endra.
"Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari agregasi pertumbuhan ekonomi lokal. Kan nggak mungkin pertumbuhan ekonomi nasional hanya disangga dari apa yang kita punya di Jabodetabek misalkan, tapi harus seluruh Indonesia,"
BACA JUGA:
- Dirut Waskita Jadi Tersangka Korupsi, Kementerian PUPR Pastikan proyek Infrastruktur Tetap Jalan
- Cisumdawu Tersambung Dengan Cipali, Astra Infra Siapkan Simpul Pertemuan Dua Titik Ruas Tol
"Salah satu sektor yang punya peran penting sektor jalan. Dia (kondisi infrastruktur jalan yang baik, red), meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, sampai akhirnya yang disebut presiden daya saing mobilitas barang dan jasa untuk daya saing, makanya pemerintah punya perhatian besar terhadap penanganan jalan daerah ini," tegas Endra.
Sesuai Regulasi
Terkait dengan pengambilalihan perbaikan jalan di daerah, Endra mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
Tujuan dari pengambilalihan perbaikan jalan daerah tersebut, tujuannya untuk menambah kondisi kemantapan jalan.
"Makanya kita mengambil alih, Presiden kan menggunakan terms itu mengambil alih sebagian kewenangan provinsi, kabupaten/kota karena itu juga ada di uu otonomi daerah. Bahwa pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan yang berada di level pemerintah dibawahnya apakah itu provinsi, kabupaten/kota, kalau dianggap tidak mampu atau memang pemerintah tersebut menyatakan dirinya tidak mampu," ungkap Endra.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan yang juga Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja-Sigit Nugroho untuk FIN.CO.ID-
BACA JUGA:
- Astra Infra Rogoh Anggaran Rp800 Miliar Untuk Tambah Lajur Tol Cipali
- Jasa Marga Tambah Lajur Tol Jakarta-Cikampek Demi Turunkan Rasio Kepadatan Lalin
Endra juga mengungkap data tentang kondisi kemantapan jalan saat ini. Kondisi kemantapan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat saat ini kondisinya 92 persen.
Sementara itu kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini 78 persen dan jalan kabupaten/kota kondisi kemantapannya hanya 58 persen.
"Jadi kalo provinsi 72 persen, artinya ada 28 persen jalan yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Yang kita mau tangani yang berat berat saja. Yang rusak ringan dan rusak sedang ini kita tidak ambil kewenangannya ini tetap ada di provinsi, kabupaten atau kota," tegasnya.
4 Kriteria Harus Terpenuhi
Terkait adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengambilalihan penanganan jalan daerah tersebut, hal ini bisa dilakukan dengan catatan harus memenuhi 4 kriteria yang telah ditentukan.
BACA JUGA:
- 4 Cara Cek Tarif Tol, Gampang Banget
- 3 Infrastruktur Pengendali Banjir di Bandung dan Flyover Kopo Diresmikan Presiden Jokowi
Endra menjelaskan mengenai 4 kriteria tersebut. "Jalan yang mana yang kita mau tangani sekarang. Yang diutamakan oleh pemerintah pusat untuk ditangani pertama yang rusak berat, kedua yang readiness kriterianya memenuhi misalkan tanah nya ngga bermasalah secara sosial, kemudian dia sudah punya desain teknis nya, artinya sudah ada detail engineering design nya itu kan lebih cepat buat kita untuk tangani, dan kriteria yang keempat adalah dia harus tahu punya dampak ekonomi. Artinya dia harus tersambung dengan kawasan sentra pertanian, sentra industri, sentra perikanan, perkebunan, itu harus disinkronkan dengan keberadaan sentra sentra produksi atau kawasan ekonomi produktif," jelas Endra.
Terkait kebutuhan Anggaran, Endra menyebut bahwa Kementerian PUPR sudah memiliki perhitungannya, untuk kebutuhan perbaikan jalan daerah sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023, hingga tahun 2024.
"Dari situ kita sudah hitung kebutuhan anggaran nya, dua tahun ini 2023-2024, menurut data dari Bina Marga total nya kan Rp32,7 triliun. Sementara untuk tahun ini yang kita usulkan adalah Rp14,9 triliun," pungkasnya.