Layanan Pengaduan Warga, Aspem Jakpus Sebut Paling Banyak Keluhan Urus Dokumen
Warga mendatangi posko layanan pengaduan di Pendopo Balaikota DKI. (ist)--
"Jadi, selain menerima pengaduan warga di Balai Kota, kantor wali kota, kecamatan dan kelurahan se-Jakarta Pusat juga menyediakan layanan serupa bagi warga," tutur dia.
Satrio, warga Galur, Kemayoran telah mendapatkan pelayanan atas pengaduannya ke Balaikota DKI.
Yakni terkait pengurusan dokumen Akta Kematian orangtuanya.
"Alhamdulilah, saya sudah menerima dokumen Akta Kematian orang tua berkat layanan prima petugas Pemkot Jakarta Pusat. Layanan cepat dan tidak dikenakan biaya alias gratis," tandas dia.
BACA JUGA:Ayah Brigadir J Minta Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Tatap Wajahnya: Jangan Sampai Terbawa Arus
Seperti diketahui, setelah dilantik menjadi Pj gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2020, Heru Budi membuka posko pengaduan bagi warga Jakarta.
Bahkan, dalam beberapa hari belakangan ini, posko pengaduan selalu didatangi warga.
Bukan tidak mungkin, ada warga yang melaporkan tentang perilaku dan kinerja para pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
Kabar beredar, kalangan ASN pun mulai ketar-ketir dengan keberadaan posko pengaduan warga itu.
BACA JUGA:Polemik Pembayaran Pemotongan TKD ASN, Penjara DKI: Jangan Sampai Jadi Sorotan KPK
"Harusnya persoalan ini dilihat secara positif oleh ASN. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Karena yang dilaporkan masyarakat kan kinerjanya. Bukan pada pribadi-pribadi dari pejabat itu," ujar Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Sjahrial kepada fin.co.id, Jumat (21/10?2022).
Dalam hal kinerja, sambung Sjahrial, tolak ukur kesuksesan SKPD atau pun pejabat di lingkungan Pemprov lainnya berkisar pada 85 persen.
"Kalau masuk pada tahapan 85 persen. Maka kinerja itu clear dan tidak perlu dipersoalkan," tutur Sjahrial.
Dia menyarankan agar ASN menyesuaikan dengan kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi.
BACA JUGA:Penegasan Kemnaker: Jangan Ada PHK Karyawan
Sumber:
