Jelang Jemput Paksa Lukas Enembe, 300 Personel Brimob Dikirim ke Papua
Sebanyak 300 personel atau 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polri dikirim ke Papua.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Sebanyak 300 personel atau 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polri dikirim ke Papua.
Tiga SSK personel Brimob dikirim ke Papua dalam rangka penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal membenarkan sebanyak 3 SSK personel Brimob Polri dikirim ke Papua untuk mempertebal pengamanan terkait kasus Lukas Enembe.
Baca Juga
BACA JUGA:Ramai-Ramai Dukung KPK Jemput Paksa Lukas Enembe
BACA JUGA:Soal Tambang Emas Milik Lukas Enembe, KPK Beri Jawaban Begini
BACA JUGA:Lukas Enembe dan Isu Agenda Politik
"Iya, 3 SSK," katanya, Selasa, 27 September 2022.
Dijelaskannya, penembalan dengan penambahan 300 personel Brimob tersebut untuk memberi pengamanan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan bantuan.
Polri akan siap membantu KPK dalam upaya penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
BACA JUGA:Mengejutkan! Begini Jawaban KPK Tanggapi Tawaran Kuasa Hukum Lukas Enembe
BACA JUGA:Jokowi Minta Lukas Enembe Patuhi Panggilan KPK, Benny K Harman: Dukung Presiden Berantas Korupsi
"Ya tentunya kita selalu siap bila KPK meminta bantuan kita," katanya.
Dikatakannya, adapun personel Brimob yang diperbantuan di Papua didatangkan dari Polda Maluku dan Polda Sulawesi Utara.
"Kita harus mengantisipasi situasi di Papua, 3 SSK Brimob yang datang ke Papua itu dari Brimob Maluku dan Sulawesi Utara, mereka datang untuk mempertebal kekuatan kita di kota Jayapura, " katanya.
Baca Juga
BACA JUGA:Pj Gubernur Papua Paulus Waterpauw Somasi Pengacara Lukas Enembe
BACA JUGA: Aneh Tapi Nyata, Lukas Enembe Dipanggil KPK Tapi Malah Ajak KPK ke Papua
Namun dikatakannya, hingga saat ini situasi di Kota Jayapura terbilang kondusif.
Meskipun telah terjadi aksi demonstrasi oleh pendukung Gubernur Lukas Enembe usai ditetapkan sebagai tersangka.
"Aman kondusif," katanya.
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Lukas Enembe Tak Pernah Takut
Baca Juga
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Partai Garuda: Fokus Saja di Gratifikasi Bukan Soal Judi
Meski situasi kondusif, Polda Papua tak ingin kecolongan dengan munculnya aksi anarkis. Karenanya selain mempertebal pasukan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan TNI.
"Kita tentunya harus tetap siaga dan jangan sampai kecolongan, untuk itu selain penambahan kekuatan dari Brimob Nusantara, kita juga selalu berkomunikasi dengan pihak TNI yang ada di Papua untuk mem-back up tugas kepolisian yaitu, melindungi, mengayomi, dan melayani," kata Kamal.
DPR Dukung Jemput Paksa
Komisi III DPR mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan jemput paksa terhadap Lukas Enembe.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan KPK harus mengambil tindakan tegas kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dia pun mendorong agar KPK melakukan upaya jemput paksa Lukas Enembe.
BACA JUGA:Soal Tambang Emas Milik Lukas Enembe, KPK Beri Jawaban Begini
BACA JUGA:Mengejutkan! Begini Jawaban KPK Tanggapi Tawaran Kuasa Hukum Lukas Enembe
BACA JUGA:Terungkap Ternyata Granat Asap dan Peluru di Rumah Warga Bekasi Milik Pensiunan TNI AU
"Apa pun yang menjadi ketentuan, kalau dipanggil sekali dua kali, ya terhadap pihak lain kan dikenakan jemput paksa," tegas Habiburokhman, Selasa, 27 September 2022.
Diungkapkannya, setelah pemanggilan kedua, Lukas masih menolak diperiksa sebagai tersangka maka penegakan hukum harus dilakukan.
Habiburokhman meminta KPK tidak ragu dalam menegakkan hukum sesuai perundang-undangan.
BACA JUGA:Jokowi Minta Lukas Enembe Patuhi Panggilan KPK, Benny K Harman: Dukung Presiden Berantas Korupsi
BACA JUGA:Mengejutkan! Begini Denny Siregar Usul Jenaka ke KPK yang Kesulitan Periksa Tersangka Lukas Enembe
KPK telah dua kali memanggil Lukas untuk dimintai keterangan, pertama pada Senin, 12 September. Kemudian, panggilan kedua pada Senin, 26 September.
Pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.
Namun, Lukas tidak hadir memenuhi kedua panggilan tersebut.
BACA JUGA:Pj Gubernur Papua Paulus Waterpauw Somasi Pengacara Lukas Enembe
BACA JUGA:Kevin Sanjaya Berselisih dengan Herry IP, Bagaimana Nasib The Minions?
Kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan.kliennya dalam kondisi sakit, sehingga tidak bisa datang ke Jakarta.
Selain itu, massa coba menghalangi proses hukum dengan menggelar unjuk rasa dan menjaga kediaman Lukas Enembe di Papua.
BACA JUGA:Penyakit Lukas Enembe Bikin Penasaran, KPK Akan Gandeng IDI
BACA JUGA:Mengejutkan! Begini Denny Siregar Usul Jenaka ke KPK yang Kesulitan Periksa Tersangka Lukas Enembe
Habiburokhman menanggapi aksi massa tersebut. Menurut dia, seharusnya kuasa hukum dan pembela Lukas Enembe membela sesuai koridor hukum
Dia mengatakan jika tidak puas dengan proses hukum di KPK, maka bisa memanfaatkan forum praperadilan.
"KPK menetapkan orang menjadi tersangka, tentu ada bukti-bukti. Kalau tidak puas dengan sikap KPK ada mekanisme namanya praperadilan, dijalankan saja," katanya.
BACA JUGA: Aneh Tapi Nyata, Lukas Enembe Dipanggil KPK Tapi Malah Ajak KPK ke Papua
BACA JUGA:Langkah Ini Dilakukan KPK Untuk Pastikan Gubernur Papua Lukas Enembe Sakit
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga mendorong Lukas Enembe datang memenuhi panggilan KPK. Arsul mengingatkan bahwa pihak yang dipanggil KPK memiliki hak membela diri dan diberi pendampingan oleh kuasa hukum.
"Kalau dipanggil penegak hukum itu datang saja. Itu lebih baik. Itu memberikan kesan bahwa kita ini gentle menghadapi sebuah kasus," kata Arsul.
BACA JUGA:Kuasa Hukum Sebut Lukas Enembe Sakit, KPK: Tak Temukan Buktinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta Lukas Enembe menaati aturan hukum, jangan malah menggunakan kekuasaan yang cenderung berkesan memecah-belah.
"Bukan pakai kekuasaan yang kecenderungan kesannya seperti separatis," ujar Desmond.