Langkah Ini Dilakukan KPK Untuk Pastikan Gubernur Papua Lukas Enembe Sakit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan langkah untuk memastikan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan langkah untuk memastikan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan membawa tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Dokter dari IDI menurutnya sangat diperlukan untuk pemeriksaan Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Baca Juga
BACA JUGA:Kuasa Hukum Sebut Lukas Enembe Sakit, KPK: Tak Temukan Buktinya
BACA JUGA:Alasan Lukas Enembe Main Judi di Singapura Terungkap, Pengacara: Cari Refreshing
BACA JUGA:Kapal KM Asri II Patah Kemudi, 11 Wisatawan Berhasil Diselamatkan
"Untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit, tentu harus ada second opinion," ujarnya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 26 September 2022.
Alex memastikan, pihaknya akan menghormati hak-hak para tersangka. Dia tidak akan memaksakan pihaknya melakukan pemeriksaan jika Lukas benar-benar dinyatakan sakit.
"Mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian dari pak Lukas Enembe. Enggak usah khawatir kami akan membuat yang bersangkutan terlunta-lunta atau terlantar enggak diobati, enggak. Kita akan hormati hak asasi manusia yang bersangkutan," terangnya.
BACA JUGA:Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK Ancam Kuasa Hukum Pasal Obstruction of Justice
BACA JUGA:Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK, Said Didu Singgung Harun Masiku: Gimana Pak?
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut tim dokter pribadi Lukas Enembe tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tim dokter KPK.
Hal ini yang mendasari KPK akan bekerja sama dengan IDI.
BACA JUGA:Kata Kuasa Hukum, Lukas Enembe Masih Sakit Belum Bisa Diperiksa KPK
Baca Juga
"Sementara memang kami mendapatkan data dokumen medis dari yang bersangkutan. Kami juga punya tim medis ya, ketika kemudian bertanya kepada tim medisnya ternyata juga tidak bisa menjawab dengan apa yang dibutuhkan," ucap Ali.
Tak Temukan Bukti Sakit
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya menderita sakit.
Kondisi tersebut membuat Lukas Enembe tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, pernyataan Roy Rening menurut KPK tak didasari dengan sejumlah bukti yang kuat.
BACA JUGA:Alasan Lukas Enembe Main Judi di Singapura Terungkap, Pengacara: Cari Refreshing
Baca Juga
BACA JUGA:Setelah Bertahun-tahun Rugi, Akhirnya Garuda Indonesia Catatkan Keuntungan Meski Hanya Sedikit
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti yang sahih terkait sakitnya Lukas Enembe (LE).
"Sampai dengan hari ini KPK belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi saudara LE (Lukas Enembe) dimaksud," katanya, Senin, 26 September 2022.
Ali mengatakan, keterangan yang menyebut Lukas sakit malah datang dari pengacaranya. Sehingga, alasan sakit dianulir KPK karena bukan berasal dari dokter.
BACA JUGA:Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK Ancam Kuasa Hukum Pasal Obstruction of Justice
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Lukas Enembe Tak Pernah Takut
"KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien," tegas Ali.
Diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka hari ini. Lokasi pemeriksaan masih di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Namun, Lukas tak menghadiri pemeriksaan. Alasannya masih dalam kondisi sakit.
Obstruction of Justice
KPK minta Lukas kooperatif untuk hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sebab sampai saat ini, terang Ali, KPK belum mendapat informasi yang sahih mengenai kondisi kesehatan Lukas.
"Meski sebelumnya pihak kuasa hukum telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut karena alasan kondisi kesehatan Sdr. LE, namun sampai dengan hari ini KPK belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Sdr. LE dimaksud," ucap Ali.
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Lukas Enembe Tak Pernah Takut
BACA JUGA:Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK, Pengacara: Dia Tidak Melawan Negara!
Pada kesempatan yang sama, dia juga mengultimatum pihak kuasa hukum Lukas Enembe. Menurutnya, kuasa hukum Lukas Enembe seharusnya bisa berperan menjadi perantara agar proses hukum berjalan efektif.
"Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," imbuhnya.
Ia pun mengingatkan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi para pihak yang berupaya merintangi proses hukum.
BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, Partai Garuda: Fokus Saja di Gratifikasi Bukan Soal Judi
"KPK pun tidak segan untuk mengenakan Pasal-pasal 221 KUHP ataupun Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum (Obstruction of Justice)," pungkas Ali.