'Sepinya' Uji Kelayakan Anggota BPK, Terpilihnya Kader Parpol Hampir Pasti Terjadi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) --
Selama ini kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan. DItambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekedar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP.
"Maka jangan heran ketika ada pejabat yang kinerjanya dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi. Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara," paparnya.
Ia berharap, semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan Anggota BPK.
Sudah waktunya DPR memenuhi semua komitmen mereka akan pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab dengan memastikan terlebih dahulu pimpinan lembaga BPK diisi oleh mereka yang kapabel, profesional, dan bukan sekedar modal KTA Parpol saja.
(BACA JUGA: Tingkat Elektabilitas Partai di Jawa Timur, PKB Pertama Disusul PDIP dan Gerindra)
Keberadaan semakin banyak wakil parpol di BPK akan menggerogoti wibawa dan kredibilitas hasil kerja BPK ke depannya.
Komisi XI bisa menjadikan panggung Fit and Proper Test Anggota BPK sebagai ajang untuk memperlihatkan ke publik komitmen mereka untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel dengan melakukan uji kelayakan dan kepantasan yang sungguh-sungguh.
Panggung fit and Proper harus menjadi sumber bagi keputusan akhir. Jangan jadikan fit and proper sebagai drama saja, sementara keputusan akhir ditentukan berdasarkan jatah parpol dan seberapa besar suap yang diberikan oleh kandidat.
"Sudah saatnya DPR kembali memulihkan kepercayaan publik melalui seleksi anggota BPK yang benar-benar mengacu pada profesionalitas calon, bukan latar belakang politik dan jumlah uang pelicin kandidat kepada anggota DPR," tandasnya.
Sumber:
