PERHAPI: Indonesia tidak Perlu Kuatir jika Kalah di WTO, Hilirisasi Nikel Tak Boleh Berhenti
Ilustrasi - Nikel (Ist)--
(BACA JUGA:Waskita Dapat Kontrak Garap Kawasan Pertambangan Amman Mineral di NTB Senilai Rp 262 Miliar)
(BACA JUGA:Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Dimulai, Jasa Marga Targetkan Rampung Kuartal I-2024)
Ini wajib dilakukan guna memastikan kebutuhan negeri dapat terpenuhi. Hilirisasi nikel yang telah berjalan harus mendapatkan jaminan bahwa pabriknya tidak akan kekurangan pasokan.
“Berbagai kebijakan ini nantinya akan bermuara pada ekspor menjadi tidak menarik, dan industri yang telah tumbuh dipastikan akan terus tumbuh. Di sisi lain, secara ekonomis, industri yang dekat dengan bahan baku akan lebih menguntungkan,” jelas Rizal lagi.
Rizal juga mengungkapkan, tuntutan dari Uni Eropa juga harus menyadarkan pemerintah akan kepastian dan kenyamanan berinvestasi.
Indonesia, kata dia, telah mengeluarkan berbagai izin kepada para investor, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan di lapangan.
(BACA JUGA:Jokowi Segera Meresmikan Dua Ruas Tol Baru di Jabodetabek)
Tidak jarang, izin yang telah diterbitkan, tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dukungan di daerah. Kepastian hukum terhadap izin pun terkadang menjadi pertanyaan tersendiri.
“Kita sudah hidup di dunia tanpa batas. Sehingga, setiap investor dapat memilih di manapun ia akan berinvestasi. Untuk itu, pemerintah juga harus berbenah dan tidak hanya sekedar melarang atau memperketat ekspor bahan mentah. Penciptaan iklim investasi yang nyaman dan aman serta berkepastian hukum haruslah benar-benar dijalankan. Sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah, penertiban pertambangan ilegal, kemudahan dan kecepatan mengurus perizinan, dan dukungan implementasi di lapangan harus menjadi prioritas. Intinya, para investor hadir karena kenyamanan dan keinginan, bukan keterpaksaan,” ujar Rizal yang tetap yakin hilirisasi di Indonesia akan terus tumbuh.
Sebagai informasi, masifnya pembangunan pabrik nikel berteknologi pyrometallurgy tersebut, di satu sisi menimbulkan kekuatiran akan cadangan bijih nikel kadar tinggi.
Perhitungan dari Kementerian ESDM, jika eksplorasi lanjutan tidak dilakukan, serta cadangan tidak bertambah, maka cadangan hanya akan dapat mensuplai kebutuhan pabrik sekitar 7 tahun saja.
(BACA JUGA:Naik Podium di GP Italia, Max Verstappen Puncaki Klasemen )
(BACA JUGA:Soal Stadion JIS, Komentar PSSI: Megah, Tapi Sayang Belum Standar FIFA Selenggarakan Partai Internasional)
Jika keran ekspor dibuka, justru membahayakan karena terkait keberlangsungan industri berbasis nikel yang sudah berjalan baik di Indonesia.
.jpeg)
Sumber:
