Pemerintah Galau Soal Kenaikan Harga Pertalite: Naik Salah, Gak Naik Tambah Salah
Ilustrasi: harga BBM diwacanakan naik-Dokumentasi-Pertamina Patra Niaga
(BACA JUGA:Diungkap Kamaruddin Simanjuntak, Ternyata Ini Motif Irjen Ferdy Sambo Diduga Bunuh Brigadir J)
Pernyataan Sugeng itu mengomentari sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini.
Menurut Sugeng, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana kenaikkan harga BBM. Mengingat tanpa kenaikan saja, dampak akibat pandemi covid-19 sudah luar cukup biasa bagi perekonomian RI.
"Sejauh ini komisi VII tetap memperlihatkan dan fokus bagaimana kemampuan daya beli masyarakat. Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau BBM naik dan listrik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang luar biasa naik, karena tanpa kenaikan harga BBM saja kita sudah merambat naik, itu yang harus kita tekankan," ujar Sugeng sebelum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, hari ini.
Alih-alih untuk menaikkan harga BBM, Sugeng lebih setuju pemerintah mengimplementasikan segera kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite maupun Solar subsidi.
(BACA JUGA:Komentar Kocak Netizen +62, Bandingkan PSSI dengan Federasi Sepakbola Kamerun Pimpinan Samuel Eto'o)
(BACA JUGA:Ferdinand Hutahaean Beri Sindiran Menohok Saat Mobil Hias Jakarnaval Terbakar di Sirkuit Formula E )
Misalnya untuk BBM jenis Pertalite hanya diperuntukkan untuk transportasi umum seperti angkot, kendaraan roda dua, kemudian untuk Solar diperuntukkan untuk angkutan truk logistik.
"Karena solar subsidinya tinggi sekali, dijual Rp 5.500 per liter padahal biaya produksi Rp 15.000, Pertalite dijual Rp 7.650 harga keekonomiannya Rp 17.000, ini memang terjadi kesenjangan yang luiar biasa maka pemakaian secara volume harus tepat sasaran, banyak metode agar tepat sasaran, subsidi digunakan untuk masyarakat tidak mampu dan industri kecil dan menengah," tuturnya.
.jpeg)
Sumber:
