Saatnya Konglomerat Lebih Bertanggung Jawab untuk Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat

fin.co.id - 29/07/2025, 20:45 WIB

Saatnya Konglomerat Lebih Bertanggung Jawab untuk Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat

Zuli Hendriyanto Syahrin. Foto: Dok Pribadi

Kesenjangan ini tidak hanya pada pendapatan, akses terhadap layanan dasar pun timpang, menunjukkan ketidakadilan sistem yang mengakar:

a. Kementerian Pendidikan 2023: Terdapat kesenjangan akses internet dan perpustakaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan, memperparah kesenjangan kesempatan belajar hingga 15-20% perbedaan skor Ujian Nasional. Kondisi ini jelas melanggar Pasal 31 UUD 1945.

b. Global Burden of Disease 2024: Akses kesehatan dan sanitasi yang tidak merata berkontribusi pada angka stunting yang tinggi (21,5% balita stunting menurut Kementerian Kesehatan 2024). Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

Solusi Nyata: Investasi Berlandaskan Hati Nurani untuk Mengatasi Kesenjangan Layanan Dasar

1. Restitusi Sosial: Investasi Wajib untuk Pendidikan Inklusif (UU No. 20 Tahun 2003):

- Para konglomerat didorong untuk melakukan investasi besar pada sistem pendidikan berkualitas dan inklusif, menjangkau hingga pelosok desa. Ini harus menjadi bentuk restitusi sosial atas akumulasi kekayaan yang masif.

- Wujudkan melalui inkubator/akselerator inovasi sosial dan Dana Ventura Filantropis skala besar yang fokus pada solusi struktural pendidikan.

2. Kesehatan adalah Hak, Bukan Kemewahan: Investasi Kesehatan yang Merata (UU No. 36 Tahun 2009):

- Investasi untuk layanan kesehatan yang terjangkau dan merata harus diupayakan hingga ke daerah terpencil.

- Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia masih di bawah standar WHO (0,4-0,5 per 1.000), dan konsentrasinya di perkotaan, menyebabkan kesenjangan ekstrem di daerah 3T (IDI 2024). Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan.

- Perlunya dukungan oleh inisiatif akses peradilan dan bantuan hukum pro-bono secara masif.

Kita membutuhkan lebih dari sekadar "kebaikan hati" individu yang bersifat sesekali. Kita membutuhkan transformasi sistemik yang menempatkan pemerataan dan kesejahteraan sebagai inti dari setiap gerak ekonomi. Tanpa itu, kita hanya menunda persoalan yang lebih besar.

5. Tanggung Jawab Melampaui Bisnis: Etika, Moral, dan Kelangsungan Bangsa

Mihardi
Penulis