News

6 Pejabat PT Sigma Cipta Caraka Diperiksa Kejagung Buntut Rekayasa Proyek Fiktif

Korupsi rekayasa proyek fiktif PT Sigma Cipta Caraka

6 Pejabat PT Sigma Cipta Caraka Diperiksa Kejagung Buntut Rekayasa Proyek Fiktif
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana

FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa enam saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka Tahun 2017 sampai 2018. 

Enam pejabat PT Sigma Cipta Caraka yang diperiksa Kejagung yakni: 

  1. SA selaku Project Manager PT Sigma Cipta Caraka.
  2. ADP selaku Project Manager PT Sigma Cipta Caraka.
  3. KH selaku Account Manager PT Sigma Cipta Caraka.
  4. IRJS selaku Account Manager PT Sigma Cipta Caraka.
  5. LH selaku VP Finance Billing and Collection PT Sigma Cipta Caraka.
  6. YH selaku Account Manager PT Sigma Cipta Caraka.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menjelaskan, keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka Tahun 2017 sampai 2018.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Ketut Senin 23 Oktober 2023. 

BACA JUGA:

Sebelumnya, Tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima orang saksi terkait rekayasa proyek fiktif PT Sigma Cipta Caraka, 19 Oktober 2023.

Lima karyawan PT Sigma Cipta Caraka yang diperiksa Kejagung yakni:

  1. NG selaku Project Manager PT Sigma Cipta Caraka.
  2. AI selaku Head of Sales PT Sigma Cipta Caraka.
  3. RH selaku Staff Purchasing PT Sigma Cipta Caraka.
  4. GW selaku VP Finance Billing Collectioan PT Sigma Cipta Caraka.
  5. WATP selaku Head of Purchasing PT Sigma Cipta Caraka.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana lewat keterangan resmi menyebut, kelima orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka periode 2017-2018.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Ketut, Kamis 19 Oktober 2023. 

BACA JUGA:

Sebelumnya,Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil dan memeriksa 4 orang direktur utama (dirut) terkait kasus korupsi Rp318 miliar di PT Sigma Cipta Caraka.

Dari 4 dirut yang diperiksa penyidik Kejagung pada Rabu, 18 Oktober 2023 adalah Plt Dirut PT Peruri Digital Security, salah satu anak usaha PT Peruri.

"ARR selaku Plt. Direktur Utama PT Peruri Digital Security," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu, 18 Oktober 2023.

Ditambahkannya, 3 saksi lainnya yang diperiksa penyidik Jampidsus yaitu:

BACA JUGA:

1. SMK selaku Direktur Utama PT Karisma Mandiri Utama.

2. RLG selaku Direktur Utama/Komisaris PT Surya Raya Investama.

3. BSLG selaku Direktur Utama PT Prakarsa Nusa Bakti.

"Para saksi diperiksa terkait penyidikan kasus korupsi rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka periode tahun 2017 - 2018," katanya.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. 

Status Kasus Korupsi PT Sigma Cipta Caraka Dinaikan dari Penyelidikan ke Penyidikan 

Diketahui sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampdisus Kejaksaan Agung Kuntadi, mengatakan menyebut pihaknya telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Posisi kasus perkara ini adalah dimana diduga PT SCC telah melakukan kegiatan usaha di luar core bisnisnya, yaitu memberikan pembiayaan modal kerja kepada perusahaan-perusahaan tertentu,” kata Kuntadi, Selasa 3 Oktober 2023.

BACA JUGA:

Dijelaskannya pemberian modal kerja tersebut dengan cara membuat proyek-proyek fiktif di antaranya pembiayaan kepada PT PDS berupa, proyek data storage, network performance dan diagnosti atau SEIM.

Kemudian proyek penyediaan server dan storage system dengan PT PNB serta proyek penyediaan network dan generator dengan PT KMU.

Perbuatan melawan hukum tersebut, kata Kuntadi, diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp318 miliar lebih.

“Akibat perbuatan tersebut diduga telah merugikan keuangan negara kurang lebih sekitar Rp318 miliar,” kata Kuntadi.

 

Berita Terkait