News . 26/08/2023, 19:19 WIB
LHKPN Kajati Sumsel Sarjono Turin - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel) Sarjono Turin diketahui gak update Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pantauan fin.co.id dari situs resmi E-LHKPN KPK, terungkap Sarjono Turin terakhir melapor pada tahun 2020. Tepatnya tanggal 31 Desember 2020.
Pada tahun 2020 tersebut, Sarjono Turin masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara.
Yang aneh, LHKPN yang diserahkan Sarjono Turin tahun 2020 dan 2019 bisa sama persis. Padahal, dalam laporan tersebut jelas jabatan dan tahunnya berbeda.
Belum diketahui apakah penyampaian LHKPN tahun 2020 itu hasil copy paste dari LHKPN 2019 atau ada faktor lainnya.
Yang jelas, saat menyerahkan LHKPN tahun 2019, jabatan Sarjono Turin adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
BACA JUGA:
Sementara pada penyerahan LHKPN tahun 2020, Sarjono Turin tercatat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara.
Sejak saat itu hingga tahun 2023 ini, Sarjono Turin tidak mengupdate LHKPN terbarunya. Padahal Sarjono Turin sudah 1 tahun menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel).

LHKPN Kajati Sumsel Sarjono Turin tahun 2019 dan 2020 sama persis-fin/diolah-lhkpn-kpk
Tak hanya total nilai harta milik Sarjono Turin yang sama. Item-item seperti rincian data tanah dan bangunan, luas meter persegi, nilai tanah serta jumlah aset juga sama persis. Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai.
Begitu pula dengan aset alat transportasi berupa mobil dan sepeda motor. Jenis, merek, dan nilainya juga tidak berubah. Plek Ketiplek.
Padahal, nilai tanah bangunan serta alat transportasi tiap tahun pasti berbeda. Untuk tanah dan bangunan selalu ada kenaikan harga. Sementara alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor mengalami penurunan harga.
Tapi pada lembar LHKPN tahun 2019 dan 2020 yang diserahkan Sarjono Turin, sama sekali tidak ada perubahan nilai. Semuanya sama.
Dari pantauan fin.co.id di situs E-LHKPN KPK tahun 2019 atas nama Sarjono Turin, KPK memberikan catatan LENGKAP. Ini berdasarkan hasil verifikasi KPK tanggal 23 November 2020. Sedangkan pada LHKPN tahun 2020 tidak ada tertulis catatan LENGKAP tersebut.
Tidak diketahui mengapa KPK tidak menuliskan catatan LENGKAP pada LHKPN Sarjono Turin tahun 2020. Apakah karena isinya sama dengan LKHPN sebelumnya tahun 2019 atau seperti apa.
Faktanya, pada lembar LHKPN tahun 2019 dan 2020 yang dapat diakses secara online itu, Sarjono Turin mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 1.657.555.082.
Pada lembar LHKPN tahun 2019 dan 2020 tersebut, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal ini melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan:
Seluruh aset tanah dan bangunan tersebut sesuai LHKPN yang dibuat Sarjono Turin nilainya mencapai Rp 1.061.791.000.
Selain tanah dan bangunan, Sarjono Turin juga melaporkan memiliki 5 alat transportasi dan mesin, yaitu:
BACA JUGA:

Kajati Sumsel Sarjono Turin Gak Update LHKPN -fin/diolah-lhkpn-kpk

Kajati Sumsel Sarjono Turin Gak Update LHKPN -fin/diolah-ELHKPN-KPK
Seluruh aset alat transportasi dan mesin milik Sarjono Turin itu nilainya sebesar Rp 445.000.000.
Baik aset tanah bangunan serta alat transportasi dan mesin tersebut ditulis oleh Sarjono Turin sebagai hasil sendiri. Tidak ada hibah maupun warisan.
Pada lembar LHKPN tahun 2019 dan 2020 Sarjono Turin juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10.800.000. Untuk surat berharga kosong alias tidak diisi.
Sementara kas dan setara kas pada LHKPN 2019 dan 2020 tercantum Rp 139.964.082. Pada kolom utang tidak diisi. Artinya Sarjono Turin tidak punya utang.
Begitu pula pada bagian harta lainnya juga tidak diisi atau kosong. Sehingga total keseluruhan harta kekayaan Sarjono Turin yang tercantum dalam LHKPN tahun 2020 mencapai Rp 1.657.555.082.
Di bagian akhir lembar LHKPN KPK memberikan catatan terkait laporan yang diserahkan Sarjono Turin tersebut. Yaitu:
"Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id.
Selain itu, informasi terkait laporan harta kekayaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Artinya, LHKPN tersebut diisi dan dikirimkan sendiri oleh Sarjono Turin sebagai bentuk kewajibannya sebagai pejabat di lingkungan Kejaksaan.
Diketahui, Sarjono Turin diangkat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai Kajati Sumsel pada 9 Agustus 2022 lalu.
Sebelumnya, Sarjono Turin menjabat Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Pidsus, Kejaksaan Agung.
Pengangkatan Sarjono Turin sebagai Kajati Sumsel ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 245 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 8 Agustus 2022.
Sarjono Turin diketahui juga pernah berkarir di KPK. Jabatan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan itu adalah fungsional penuntut umum pada direktorat penuntutan deputi bidang penindakan.
BACA JUGA:

Kajati Sumsel Sarjono Turin Gak Update LHKPN -fin/diolah-ELHKPN-KPK

Terkait hal tersebut, sebelumnya Kejaksaan Agung pernah mengklaim tingkat kepatuhan pejabat kejaksaan menyerahkan LHKPN telah mencapai 95,9 persen.
Dari 12.417 pejabat kejaksaan yang wajib LHKPN, sebanyak 11.916 orang sudah melapor. Yang belum lapor tercatat 501 orang.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menegaskan pihaknya akan terus berupaya agar kepatuhan pejabat kejaksaan menyerahkan E-LHKPN bisa mencapai 100 persen.
"Kejaksaan Agung berkomitmen dan akan terus mendorong supaya kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN ini bisa 100 persen," tegas Ketut Sumedana pada Rabu, 26 Juli 2023 lalu.
Kejaksaan Agung, kata Ketut, telah meminta bidang pengawasan agar terus menerus melakukan monitoring adn evaluasi terkait kewajiban LHKPN.
Penuntasan laporan LHKPN, lanjut Ketut, juga tergantung dari KPK. Karena pelaporan tidak cukup dengan verifikasi administrasi saja. Tetapi harus ada pemeriksaan fisik. Tujuannya supaya laporan dapat dinyatakan lengkap.
Menurut Ketut Sumedana, ada sejumlah faktor yang menyebabkan LHKPN pejabat kejaksaan belum bisa mencapai 100 persen.
Di antaranya pejabat kejaksaan tersebut pindah tugas atau dikaryakan pada institusi dan kementerian. Sehingga tidak tercatat pada instansi barunya.
Lantas, bagaimana dengan pejabat kejaksaan sekelas Kajati Sumsel Sarjono Turin yang sudah 1 tahun menjabat, tetapi belum update LHKPN?
BACA JUGA:

Kajati Sumsel Sarjono Turin Gak Update LHKPN Kekayaannya Tertulis Rp 1,6 Miliar -fin/kejatisumsel/diolah-Instagram
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id