News

Kasus Korupsi Impor Garam Industri Kemenperin, Pejabat Negara Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat negara terkait korupsi impor garam industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kasus Korupsi Impor Garam Industri Kemenperin, Pejabat Negara Diperiksa
Para tersangka kasus dugaan korupsi impor garam industri

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat negara terkait korupsi impor garam industri Kementerian Perindustrian  (Kemenperin).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya memeriksa dua orang saksi kasus korupsi impor garam industri Kemenperin tahun 2016-2022.

Dua saksi yang diperiksa tim penyidik pada Senin, 30 Januari 2023 ini yaitu:

BACA JUGA:Kasus Korupsi Impor Garam, Kejagung Garap Pejabat Kemenperin

BACA JUGA:Soal Korupsi Impor Garam Industri, Kejagung Periksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur

1. ASD selaku Mantan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

2. IKHP selaku Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2018.

"Keduanya diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kemenperin 2016-2022 untuk tersangka MK," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022.

Enam Orang Jadi Tersangka Kasus Impor Garam Industri

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kementerian Perindustrian (Kemnperin) pada 2016-2022.

BACA JUGA:GB WhatsApp APK v19.52.2 Terbaru 2023, Bisa Bikin Lebih dari Dua Akun, Downlaod Langsung di Sini

BACA JUGA:Terupade GB WhatsApp APK v19.52.2 Official Edisi Januari 2023, Link Download Anti Banned Ada di Sini

Kali ini Kejagung menetapkan satu tersangka. Sehingga total tersangka dalam kasus korupsi impor garam industri berjumlah 6 orang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyidik dari Jampidsus telah menetapkan YN sebagai tersangka baru kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kemenperin pada 2016-2022.

YN merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Abadi. 

BACA JUGA:Perkuat Bukti Korupsi Impor Garam, Kejagung Periksa Staf di Kemenko Perekonomian dan GM PD Sumur Sari

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Empat Orang Tersangka Kasus Impor Garam Industri

Dengan penetapan itu, jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini berjumlah enam orang.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 s/d 2022, yaitu YN," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 November 2022.

Dijelaskannya, YN berperan mengalihkan fungsi garam hasil impor yang seharusnya untuk industri aneka pangan menjadi garam konsumsi. 

Dikatakannya, YN telah ditetapkan tersangka oleh tim penyidik sejak, tanggal 14 November 2022.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 1 Lagi Tersangka Kasus korupsi Impor Garam Kemenperin

Setelah dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan, akhirnya terhadap YN dilakukan penangkapan.

YN ditangkap di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Barat.

"Terhadap YN, tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 November hingga 13 Desember 2022," katanya.

Dikatakannya, YN ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

BACA JUGA:4 Tersangka Korupsi Impor Garam Langsung Dijebloskan ke Tahanan

Sebelumnya Kejagung menetapkan SW alias ST selaku Manager Pemasaran PT. Sumatraco Langgeng Makmur dan Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi. 

Sedangkan empat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni MK, FJ, YA, dan FTT. 

Kejagung masih menghitung jumlah kerugian dalam kasus tersebut. 

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(rls/lan)

Berita Terkait