News

Soal Korupsi Impor Garam Industri, Kejagung Periksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur. Pemeriksaan terhadap PT Indofood Sukses Makmur terkait kasus dugaan korupsi pemberian

Soal Korupsi Impor Garam Industri, Kejagung Periksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur
Gedung PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) - (Company)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur PT Indofood Sukses Makmur. 

Pemeriksaan terhadap PT Indofood Sukses Makmur terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kementerian Perindustrian (Kemnperin) pada 2016-2022.

Selain PT Indofood Sukses Makmur, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) juga memeriksa Direktur PT Alamraya Essindo, Senin, 9 januari 2023.

Dikatakannya, kedua direktur tersebut yaitu Direktur PT Indofood Sukses Makmur, berinisial FW dan Direktur PT Alamraya Essindo berinisial TAB.

BACA JUGA:Kejagung Kembali Tetapkan 1 Tersangka Baru Impor Garam Kemenperin, Kini Total 6 Tersangka

BACA JUGA:PT Angkasa Pura Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syarat dan Cara Pendafatarannya di Sini Gratis

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MK," katanya dalam keterangannya, Senin, 9 januari 2023. 

Diungkapannya, kedua saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022.

Enam Orang Jadi Tersangka Kasus Impor Garam Industri

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kementerian Perindustrian (Kemnperin) pada 2016-2022.

BACA JUGA:GB WhatsApp APK v19.52.2 Terbaru 2023, Bisa Bikin Lebih dari Dua Akun, Downlaod Langsung di Sini

BACA JUGA:Terupade GB WhatsApp APK v19.52.2 Official Edisi Januari 2023, Link Download Anti Banned Ada di Sini

Kali ini Kejagung menetapkan satu tersangka. Sehingga total tersangka dalam kasus korupsi impor garam industri berjumlah 6 orang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyidik dari Jampidsus telah menetapkan YN sebagai tersangka baru kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri Kemenperin pada 2016-2022.

YN merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Abadi. 

BACA JUGA:Perkuat Bukti Korupsi Impor Garam, Kejagung Periksa Staf di Kemenko Perekonomian dan GM PD Sumur Sari

Dengan penetapan itu, jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini berjumlah enam orang.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 s/d 2022, yaitu YN," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 November 2022.

Dijelaskannya, YN berperan mengalihkan fungsi garam hasil impor yang seharusnya untuk industri aneka pangan menjadi garam konsumsi. 

Dikatakannya, YN telah ditetapkan tersangka oleh tim penyidik sejak, tanggal 14 November 2022.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 1 Lagi Tersangka Kasus korupsi Impor Garam Kemenperin

Setelah dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan, akhirnya terhadap YN dilakukan penangkapan.

YN ditangkap di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Barat.

"Terhadap YN, tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 November hingga 13 Desember 2022," katanya.

Dikatakannya, YN ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

BACA JUGA:4 Tersangka Korupsi Impor Garam Langsung Dijebloskan ke Tahanan

Sebelumnya Kejagung menetapkan SW alias ST selaku Manager Pemasaran PT. Sumatraco Langgeng Makmur dan Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi. 

Sedangkan empat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni MK, FJ, YA, dan FTT. 

Kejagung masih menghitung jumlah kerugian dalam kasus tersebut. 

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(rls/lan)

 

Berita Terkait