News

Jual Beli Restorative Justice, LPSK Singgung Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM dan Brebes

Komisi III DPR mengendus adanya praktik jual beli penyelesaian kasus restorative justice. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Adang

Jual Beli Restorative Justice, LPSK Singgung Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM dan Brebes
Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi III DPR mengendus adanya praktik jual beli penyelesaian kasus restorative justice.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun saat rapat Komisi III DPR bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi tak memungkiri jika masih ada praktik jual beli restorative justice. 

Menurutnya dengan praktik restorative justice maka perkara pidana akan berhenti prosesnya.

"Praktik itu masih berlangsung, berawal dari restorative justice kemudian damai kemudian pidananya berhenti," katanya dikutip, Rabu, 18 Januari 2023.

BACA JUGA:DPR Endus Adanya Jual Beli Restorative Justice

BACA JUGA:Korban Pencabulan Cabut Laporan, Polsek Tambora Stop Penyidikan dengan Restorative Justice

Dia pun menyinggung kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. 

Dia menduga ada sesuatu di balik perdamaian kasus tersebut.

"Ya iya (kasus pemerkosaan di Kemenkop) kenyataannya seperti itu ada sesuatu dari perdamaian itu," ujarnya.

Tak hanya itu, Edwin juga menyebut masih banyak praktik jual beli restorative justice yang juga diduga terjadi pada kasus pemerkosaan enam pria di Brebes yang berujung damai.

BACA JUGA:Mahfud MD Koreksi SP3 Polresta Bogor: Pemerkosaan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice

BACA JUGA:Soal Pernyataan Restorative Justice Kasus Korupsi, Johanis Tanak: Itu Kan Cuma Opini

"Ya banyak, ada kasus Brebes ya," tuturnya.

Dia pun menyebut seharusnya ada landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus dengan restorative justice.

Sehingga penyelesaian dengan restorative justice dapat lebih jelas. 

"Yang paling ideal harus ada UU, kalau di bawah, ada peraturan pemerintahnya atau peraturan bersama," katanya.

BACA JUGA:Kejari Buka Peluang Restorative Justice untuk Nikita Mirzani, Tapi Ada Syaratnya...

BACA JUGA:Download GB WhatsApp Pro v17.10, WhatsApp Plus v17.10, dan OGWhatsApp v17.10 by AlexMods GRATIS ANTI BANNED

Sebelumnya kabar jual beli restorative justice menyeruak saat rapat Komisi III DPR bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Kabar jual beli jual-beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restorative justice diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Komjen (Purn) Adang Daradjatun.

Adang menyebut pihaknya menemukan praktik jual beli restorative justice dalam implementasinya di lapangan.

"Karena saya lihat di lapangan ini restorative justice ini udah mulai jual-menjual," ungkap Adang dikutip Rabu, 18 januari 2023.

BACA JUGA:6 Direktur BAKTI Kominfo Dicegah Kejagung Terkait Kasus Korupsi Proyek BTS 4G, Total 23 Dicegah Ini Daftarnya

BACA JUGA:Maling Gerobak Sampah di Tambora Jakbar Tidak Ditahan, Polsek Berlakukan Restorative Justice Dengan Alasan ini

Sayangnya Adang tak merinci di mana dan kapan pihaknya menemukan praktik jual beli restorative justice. 

Adang menyebut saat ini konsep restorative justice kini mulai bergeser.

"Saya minta kedalaman, ini nggak main-main, ya, karena ini saya lihat di lapangan, ini restorative justice udah mulai jual-menjual. Jadi maaf, LPSK sebagai lembaga negara, kita akan dukung," ujar dia.

BACA JUGA:Terungkap! GB WhatsApp Pro Apk v9.52 by FouadMods Paling Populer dan Banyak Diunduh, Link Download Ada Disini

BACA JUGA:Emak-emak Anak Tiga Curi Sepeda Motor, Polsek Tambora Berlakukan Restorative Justice

"Karena apa pun juga, menarik ya, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan," imbuhnya.

Ditegaskan matan Wakapolri ini, praktik dugaan jual beli restorative justice harus segera dituntaskan.

Jangan sampai praktik jual beli restorative justice membuka kesempatan kepada masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi untuk 'membeli keadilan'.

"Ini enggak main-main ya," katanya.

 

Berita Terkait