News

6 Direktur BAKTI Kominfo Dicegah Kejagung Terkait Kasus Korupsi Proyek BTS 4G, Total 23 Dicegah Ini Daftarnya

Sebanyak 6 Direktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dicegah penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bepergian ke luar negeri.

6 Direktur BAKTI Kominfo Dicegah Kejagung Terkait Kasus Korupsi Proyek BTS 4G, Total 23 Dicegah Ini Daftarnya
Salah satu tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI kominfo

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sebanyak 6 Direktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dicegah penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bepergian ke luar negeri.

Tidak hanya itu Kejagung juga mencegah 17 orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan paket pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kominfo 2020-2022.

Total ada 23 orang yang dicegah Kejagung terkait kasus proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Dilakukan pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo 2020-2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu, 18 Januari 2023.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Proyek BTS BAKTI, Rumah Menkominfo Digeledah, Kejagung Benarkan Ada Penggeledahan

BACA JUGA:Ditjen Bea Cukai Buka Lowongan Kerja untuk Tamatan SMA Sederajat, Cek Informasinya di Sini

Ketut pun membeberkan ke-13 orang yang dicekal Kejagung terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Ada pun ke-23 orang tersebut yaitu:

1. BI (Direktur PT Surya Energi Indotama), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-240/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

2. AA (Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-241/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

3. MA (Account Director PT Huawei Tech Investment), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-242/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

4. AAL (Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-243/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

BACA JUGA:3 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo, Ini Masing-masing Perannya

BACA JUGA:Sebut Jokowi Firaun, Cak Nun Mengaku Tak Mampu Kontrol Diri

5. FM (Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-244/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

6. AJ (Direktur Keuangan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-245/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana ;

7. DJI (Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-246/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

8. DAF (Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-247/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

9. BN (Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-248/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana;

10. MJ (Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-249/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

11. BS (Direktur Utama PT Telkominfra), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-250D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

12. JS (Direktur Utama PT Sansaine Exindo), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-251/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

13. BP (Direktur PT Multi Trans Data), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-252/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

BACA JUGA:DPR Endus Adanya Jual Beli Restorative Justice

BACA JUGA:Download GB WhatsApp Pro v17.10, WhatsApp Plus v17.10, dan OGWhatsApp v17.10 by AlexMods GRATIS ANTI BANNED

14. LWX (Direktur PT ZTE Indonesia), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-253/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

15. LWQ (Direktur Utama PT ZTE Indonesia), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-254/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

16. HJ (Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-255/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

17. AS (Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-256/D/Dip.4/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

18. MFM (Kepala Divisi Lastmil/ Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-283/D/Dip.4/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

19. EH (Pegawai BAKTI - Kementerian Komunikasi dan Informatika), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-284/D/Dip.4/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

20. GMS (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-285/D/Dip.4/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

21. CM (CEO PT Huawei Tech Investment), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-286/D/Dip.4/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

22. LH (CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-287/D/Dip.4/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

BACA JUGA:Cepat Masukan Lamaran Pekerjaan ke BUMN PT Taspen, Hari Ini Penutupan Pendaftaran

BACA JUGA:Bukan Cuma Dapat SALDO DANA, Tapi Anda Bisa Dapat Kesempatan Berkarir di Dana Indonesia, Ini Syaratnya

23. DM (Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia), sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-288/D/Dip.4/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana.

Dikatakan Ketut, keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 (enam) bulan ke depan. 

"Ke-23 orang yang dicegah tersebut diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4Gdan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022," katanya.

Tetapkan 3 Tersangka

Diketahui Direktur utama (Dirut) BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G. 

Tidak hanya AAL, penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) juga dua tersangka lainnya, yaitu menetapkan GMS selaku dan YS. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

BACA JUGA:4 Direktur Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi BTS Bakti Kominfo

BACA JUGA:Tinggal Daftar Aplikasi Ini dan Tunggu Sebentar, Cring... Saldo DANA Bertambah 1 juta Gratis

Ketiga tersangka tersebut, yaitu Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Dirut PT Mora Telematika Indonesia GMS dan YS, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. 

“Menetapkan AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu, 4 Januari 2023. 

Ketut pun membeberkan peran para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G ini.

Peran AAL yaitu dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain.

BACA JUGA:Buru Tersangka Korupsi Rp10 Triliun Proyek Pembanguan BTS BAKTI, Kejagung Kembali Periksa 2 Pejabat Kominfo

BACA JUGA:Unduh 2 Link Download GB WhatsApp v23 Terbaru, Dijamin Anti Banned

Akibat dari peraturan tersebut tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. 

“Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di mark-up sedemikian rupa,” ungkapnya. 

Sementara peran GMS, yaitu memberikan masukan dan saran kepada AAL ke dalam peraturan direktur utama untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini adalah supplier. 

BACA JUGA:2 Direktur di Kominfo Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Proyek BTS BAKTI

BACA JUGA:Update Lagi Lur! GB Whatsapp v21.20, Link Download Anti Banned Ada di Sini

“Sementara YS secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang diketahui mengakomodir kepetingan dari AAL,” katanya. 

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya langsung dijebloskan ke dalam tahanan.

Para tersangka ditahan selama 20 hari di rumah tahan (rutan) terhitung sejak 4 Januari  hingga 23 Januari 2023. 

BACA JUGA:Pengusutan Korupsi BTS Kominfo Ada Kepentingan Politik Tertentu, Pakar Hukum Bilang Begini

BACA JUGA:Update Lagi Lur! GB WhatsApp Versi v19.50.1, Klik Link Downloadnya Dipastikan Anti Banned

"AAL dan YS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan GMS  ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," katanya. 

Akibat perbuatan para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Lalu, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rls/lan)

 

Berita Terkait