Jakarta . 04/11/2022, 17:25 WIB

Pengembalian Potongan TKD ASN Pemprov DKI Makin Jauh dari Harapan, Bukan Program Prioritas?

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Polemik pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI yang sempat dipotong sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 belum ada kejelasan.

Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta seperti meminta pemakluman dari kalangan ASN.

Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya juga sempat merespon dengan pernyataan yang tak bisa memuaskan kalangan ASN.

BACA JUGA:Percetakan Uang Palsu di Kabupaten Bekasi Digerebek, Terungkap Saat Beli Hanphone

Menurut dia, para ASN Pemprov DKI Jakarta seharusnya memahami Pandemi Covid-19 pada 2020 dialami seluruh masyarakat Jakarta.

"Waktu itu APBD DKI terkoreksi sehingga semua kegiatan yang tidak prioritas tidak dilaksanakan," ujar Maria, Sabtu (22/10/2022) lallu.

Selain itu, sambung dia, Pandemi Covid-19 turut berpengaruh pada pendapatan Pemprov DKI. 

Ketika itu terjadi penurunan pendapatan pajak, dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun.

BACA JUGA:Diserbu Warga, Set Top Box TV Digital di Tangerang Ludes Terjual

Artinya, hanya mendapatkan sekitar 45 persen. 

APBD DKI turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun alias 53 persen.

Pada akhir triwulan II tahun 2020, semua belanja SKPD turut menyesuaikan.

Termasuk belanja pegawai (TKD) menjadi 75 persen.

BACA JUGA:Puncak Gelombang Varian Baru COVID-19 Diperkirakan Terjadi Satu Dua Bulan ke Depan

Sebab, anggaran terbatas dan prioritas untuk penanganan Covid-19. 

"Apalagi ASN juga kerja dari dari rumah kecuali, tenaga kesehatan dan ASN tertentu," tutur Maria.

Ia menegaskan, ASN tidak boleh lepas tangan dalam penanganan Covid-19.

"Semua ambil tanggung jawab sesuai bidang masing-masing," tegas Maria.

BACA JUGA:Abu Janda Kritik Keras Ade Armando: Sejak Digebukin Kayaknya Ada yang Geser

Perihal itu, Pengamat Sosial dan Perkotaan Primus Wawo mengaku menerima keluhan sejumlah ASN terkait pelunasan pembayaran TKD.

Para ASN dimaksud yakni ASN yang bertugas di Puskesmas, kelurahan, kecamatan, maupun Balaikota DKI Jakarta.

Saat Pandemi Covid-19 menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. 

Duit tersebut digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

BACA JUGA:Mensos Risma: Miskin, Tidak Ada Biaya, Pasti Kita Ketemu

Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI itu dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.

"Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini," kata Primus.

Seperti diketahui, Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarief menyebutkan bahwa Pemprov DKI tak punya kewajiban membayarkannya.

"Hasil pembicaraan saya dengan Bu Maria (kepala BKD DKI Jakarta). Sisa pembayaran 25 persen itu tidak lagi menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Karena Pemda pun sudah menunaikan kewajibannya membayar 75 persen dari TKD ASN," ujar Syarief kepada fin.co.id, Jumat (28/10/2022).

BACA JUGA:Gerard Pique Pensiun, Pertandingan Barcelona vs Almeria Akan Jadi Laga Terakhir

Dia mengatakan, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya mengkategorikan pembayaran 25 persen tidak menjadi kewajiban. 

Alasannya, saat Pandemi Covid-19 masuk pada kondisi yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta. 

ASN di Jakarta hanya bekerja dari rumah (work from home) sesuai anjuran pemerintah pusat. 

"Kebijakan pemerintah pusat pun saat itu menerapkan WFH bagi setiap instansi pemerintah dan perkantoran swasta," tutur Syarief menirukan ucapan Maria. 

BACA JUGA:Indonesia dan Malaysia Masih Rundingkan Penetapan 7 Segmen Batas Wilayah Negara

Persoalan lainnya, sambung Syarief, pendapatan daerah saat ini juga mengalami sejumlah hambatan.

Berbeda halnya dengan Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah.

Ia berpendapat semestinya hal itu diselesaikan secara bijak.

Jangan sampai polemik tersebut berdampak pada kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI.

BACA JUGA:Lirik Lagu Dangdut Kebaya Merah Karya Irvan Mansyur, Bikin Badan Bergoyang

"Kalau memang ada pernyataan untuk mengganti atau membayar TKD ASN yang sudah dipotong, maka harus dikembalikan," ujar dia kepada fin.co.id, Rabu (2/11/2022). 

Menurut dia, persoalan itu berpoetansi dibawa ke ranah hukum.

Apalagi, anggaran pemotongan TKD itu untuk pembiayan bantuan sosial (bansos)

"Jangan sampai hal ini menjadi sorotan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukan tidak mungkin menjadi potensi temuan korupsi bila anggaran pemotongan itu tidak jelas penggunaannya," tandas Agus.

BACA JUGA:Ini Bahaya Aplikasi Spin Maze untuk HP Android: Bisa Membajak Riwayat Penjelajah?

Ia berpendapat, akibat pemotongan TKD itu mempengaruhi perekonomian rumah tangga para ASN.

Meskipun, pemotongan TKD itu terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan. 

Meski demikian, Agus menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian besaran TKD ASN.

Sehinggda tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan ASN.

BACA JUGA:Menkes Budi Sadikin Targetkan 50% Obat dan Alat Kesehatan Diproduksi di Dalam Negeri

"Dievaluasi saja, terlalu besar jangan, terlalu kecil juga jangan. Sehingga ketika menghadapi kondisi darurat, anggak perlu lagi ada pemotongan. Apalagi APBD Jakarta terbilang besar," tambah dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyoroti komitmen pemerintah daerah.

"Kalau saat itu dikasih pemahaman kepada ASN tentang kemungkinan tak dibayar, pastinya akan bisa dimengerti," tutur dia. 

Akan tetapi, tegas Sugiyanto, bila saat Anies Baswedan menjabat gubernur menjanjikan pembayaran TKD yang sudah dipotong pada kondisi APBD normal, maka janji itu harus dipenuhi.

BACA JUGA:Download Video Viral Wanita Kebaya Merah Durasi 16 Menit Bisa Kena Pidana dan Denda Rp2 Miliar?

"Kalau janjinya saat itu akan dibayar, ya harus dibayar. Janji harus ditepati," imbuh dia.

Ia berpendapat, persoalan TKD ASN merupakan persoalan etika dari komitmen gubernur saat itu.

"Bila pemotongan itu menyertakan surat yang mencantum dibayar atau tidak, harusnya dilaksanakan," tambah dia.

Apabila dalam surat tentang pemotongan TKD mewajibkan Pemprov DKI untuk membayar dalam kondisi normal, namun kenyataannya tidak dibayar, berpotensi terjadi gugatan hukum.

BACA JUGA:Link Video Wanita Kebaya Merah Diburu Netizen Hanya Ada di DoodStream, Cek Unduh Aplikasinya Disini

"Dengan dasar surat itu bisa dilakukan gugatan. Kalau gak ada dasarnya, sekadar ucapan, itu masalah komunikasi. Berarti janjinya bohong," tandas dia.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id