Nasional . 19/11/2026, 11:37 WIB
fin.co.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak hanya menyasar pelaku korupsi. Sejumlah kejahatan lain, termasuk penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, juga masuk dalam ruang lingkup aturan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat sejumlah kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan perampasan aset. Cakupannya meliputi narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penyelundupan senjata.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 November 2026.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.
Selain kejahatan tersebut, tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi juga dimasukkan dalam pengaturan RUU Perampasan Aset.
"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.
Habiburokhman mengungkapkan, perluasan jenis tindak pidana tersebut merupakan hasil dari berbagai masukan yang disampaikan masyarakat selama proses pembahasan RUU.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi III DPR adalah maraknya penipuan berkedok investasi. Dia menyebut, korban investasi bodong sering mendatangi Komisi III untuk mengadukan kerugian yang dialami, terutama karena proses pengembalian aset atau pemulihan kerugian belum berjalan optimal.
Melalui aturan ini, DPR berharap mekanisme perampasan aset dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana, termasuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi.
Di sisi lain, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU tersebut juga dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemulihan. DPR turut menyiapkan sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah kewenangan perampasan aset disalahgunakan setelah undang-undang berlaku.
Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai beban pembuktian yang berimbang serta transparansi melalui sistem digital.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun di parlemen, RUU Perampasan Aset akhirnya mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis.
Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan pembentukan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id