News . 21/10/2022, 15:44 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Dewan Kolonel yang berisi anggota fraksi PDIP DPR RI diberi surat peringatan keras dari DPP PDIP.
Dalam surat tersebut PDIP menegaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak ada dalam AD/ART partai.
BACA JUGA:PDIP: Dewan Kolonel Guyonan Politik
Pada surat tertanggal 5 Oktober 2022 tersebut, tertulis perihal 'Peringatan Keras dan Terakhir'.
Diketahui, Dewan Kolonel ini adalah para loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mereka adakah anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan Dewan Kolonel adalah mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
Tujuannya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
BACA JUGA:Rocky Gerung Ungkap Pernyataan Mengejutkan Tahu PDI Perjuangan Bentuk Dewan Kolonel Untuk Puan
Dalam suratnya, DPP PDIP menegaskan Dewan Kolonel tidak ada struktur militer dalam PDIP.
PDIP menegaskan terkait capres merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pada surat itu PDIP juga menyatakan pembentukan Dewan Kolonel melanggar.
DPP PDIP akan memberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat tersebut ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
BACA JUGA:Panas! PDI-P Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani Capres, Relawan Ganjar Bentuk Dewan Kopral
Anggota Fraksi PDIP yang berada di Dewan Kolonel:
- Johan Budi S Prabowo (Pencetus)
- Trimedya Panjaitan (Koordinator Dewan Kolonel)
- Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan (Komisi I DPR)
- Junimart Girsang (Komisi II DPR)
- Trimedya Panjaitan (Komisi III DPR)
BACA JUGA:Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel di PDIP untuk Puan Maharani Capres 2024
- Riezky Aprilia (Komisi IV DPR)
- Lasarus (Komisi V DPR)
- Adi Satriyo Sulistyo (Komisi VI DPR)
- Dony Maryadi Oekon (Komisi VII DPR)
- My Esti Wijayati (Komisi VIII DPR)
- Abidin Fikri (Komisi IX DPR)
- Agustin Wilujeng (Komisi X DPR)
- Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu (Komisi XI DPR)
BACA JUGA:Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Pangamat: Ada Perdebatan Serius di Internal PDIP
Diketahui, isu Dewan Kolonel yang dibentuk oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 membuat PDIP gerah.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dengan tegas membantahnya. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai. Isu dewan kolonel hanya guyonan politik.
"Saya tegaskan tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Di partai yang ada hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 September 2022.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Versi Hasto, keduanya menyebut isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," terangnya.
Hasto membantah Puan Maharani sudah menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui oleh Puan, lanjut Hasto, adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," paparnya.
BACA JUGA:Pengakuan Siap Maju Capres Dinilai Sebagai Kode PDIP Usung Ganjar Pranowo
Hasto menyebut Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.
“Ibu Mega juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” paparnya.
Hasto menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin.
Terutama soal capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat.
BACA JUGA:PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya
“Ibu Ketua Umum mengingatkan bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Saat ini dan konteks partai adalah turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi. Kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," pungkasnya.
Dewan Kolonel ini digagas oleh anggota Komisi II DPR Johan Budi.
Menurut Johan Budi, Dewan Kolonel dibentuk untuk angkat elektabilitas Puan Maharani.
BACA JUGA:PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya
Meski begitu, mereka juga menunggu restu dari Megawati soal capres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres 2024 itu," jelas Johan.
Dikatakan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.
BACA JUGA:PDIP Belum Juga Berikan Sinyal Dukungan untuk Ganjar Pranowo
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id