Rocky Gerung Ungkap Pernyataan Mengejutkan Tahu PDI Perjuangan Bentuk Dewan Kolonel Untuk Puan
Rocky Gerung--youtube/ Rocky Gerung Official
JAKARTA, FIN.CO.ID - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung ungkap pernyataan mengejutkan tahu PDI Perjuangan Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.
Rocky Gerung menyampaikan opininya pada sebuah video melalui akun media sosial YouTube bernama Rocky Gerung Official yang sudah terverifikasi.
Akademisi sekaligus pengamat politik itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.
Kini Rocky Gerung turut angkat bicara tentang pernyataan ramainya perbincangan terkait PDI Perjuangan bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani maju Capres 2024.
(BACA JUGA:Panas! PDI-P Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani Capres, Relawan Ganjar Bentuk Dewan Kopral)
"Ya itu yang sedang menarik, bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," kata Rocky, 21 September 2022.
"Kalau ada kata kolonel dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung (Letkol Untung) di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Khadafi, Gringo Honasan," tambahnya.
Akan tetapi penamaan Dewan Kolonel ini memang sangat mencuri perhatian publik dan sampai jadi perbincangan.
Apalagi karena secara kebetulan terbentuk pada September yang erat akan peristiwa kelam masa lalu yang bernama G30S/PKI.
(BACA JUGA:Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel di PDIP untuk Puan Maharani Capres 2024)
Rocky Gerung turut menanggapi bahwa posisi 'kolonel' di kesatuan masih efektif untuk memegang komando, tetapi tidak terlalu politis bila dibandingkan dengan istilah 'jenderal'.
"Jadi memang kedudukan kolonel itu paling efektif karena masih memegang komando," beber Rocky.
"Kalau sudah jenderal kan sudah elit, sifatnya lebih politis. (Penamaan) Dewan Kolonel tentu untuk efektivitas komando," sambungnya.
Namun penamaan kelompok ini sebenarnya berpotensi memunculkan beragam pertanyaan usil, apalagi untuk Trah Soekarno yang berkaitan erat dengan isu Dewan Jenderal pada tahun 1965 silam.
Sumber:
