Ragam . 16/11/2026, 18:47 WIB
fin.co.id - Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Kedatangan mereka ke ruang Fraksi Partai Demokrat bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa segudang keresahan atas berbagai kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kegaduhan di tingkat daerah.
Rombongan mitra ini diterima langsung oleh jajaran petinggi dan anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI Rinto Subekti yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Tengah.
Di hadapan para wakil rakyat, para pengelola dapur ini membeberkan sederet persoalan krusial yang tengah menghimpit operasional mereka.
Mulai dari perubahan skema operasional yang memangkas jumlah relawan secara drastis, kemunculan aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan 2, menumpuknya aplikasi pelaporan harian, keterlambatan top up dana, hingga nasib dapur SPPG baru yang belum juga mendapat kepastian beroperasi.
Dilema Pemangkasan Relawan: Ancaman Pengangguran Baru dan Upah di Bawah UMR
Salah satu sorotan paling tajam datang dari Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna. Pria yang akrab disapa Abah Ucu ini mengungkapkan bahwa perubahan skema operasional dari BGN telah menempatkan para mitra pengelola pada posisi buah simalakama.
Berdasarkan aturan baru tersebut, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan memangkas jumlah relawannya secara ekstrem, dari semula 47 orang menjadi hanya 15 relawan.
Sementara itu, dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.
"Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada. Meskipun tidak dikeluarkan, maka skema shifting (giliran kerja) dilakukan, dan ini berdampak pada pendapatan relawan yang jauh lebih rendah daripada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Abah Ucu.
Akibat penerapan sistem shifting demi menyelamatkan nasib para pekerja, seorang relawan kini hanya bisa bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan. Pendapatan mereka pun merosot tajam di angka Rp1,2 juta terpaut jauh di bawah standar UMR Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.
"Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja, karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah," ujar dia.
Abah Ucu juga menyoroti perlunya BGN membentuk Deputi Kemitraan khusus yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah.
Sebelumnya, BGN sempat menerima usulan mitra untuk melakukan akreditasi dan grading agar setiap dapur tidak disamaratakan. Namun, tak lama setelah grading berjalan, kebijakan baru kembali turun tanpa sosialisasi yang matang.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id