Gantikan Anies Baswedan, Ini Hal yang Tak Boleh Dilakukan Budi Hartono Sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta
Kepala Sekretariat Keperesidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono resmi jadi Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta untuk gantikan Anies Baswedan.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kepala Sekretariat Keperesidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono resmi jadi Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta untuk gantikan Anies Baswedan.
Heru Budi Hartono terpilih jadi PJ Gubernur DKI Jakarta berdasarkan putusan Sidang Tim penilai AKhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada umat, 7 Oktober 2022.
Hasil keputusan tersebut, Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan, yang habis masa tugasnya pada 16 Oktober 2022 nanti. Maka dari itu ia bakal menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sampai 2024 mendatang.
Baca Juga
Lalu apa saja yang tak boleh dilakukan Budi Hartono selama menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA:Heru Budi Hartono Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Faizal Assegaf Singgung Kerja Senyap Anies Baswedan
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
Sebagai pengganti sementara penjabat memiliki tugas dan wewenang untuk mengantkan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
Namun terdapat hal yang dilarang untuk melakukan Penjabat Kepala selama mengemban jabatanya.
Larangan itu diatur secara detail dalam Pasal 132 A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang pemiliha, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan
Menurut pasal tersebut, ada 4 hal yang dilarang melakukan penjabat kepada daerah yakni;
1. Melakukan mutasi pegawai
2. Membatalkan perizinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya
Baca Juga
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya.
BACA JUGA:Selamat, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Namun demikian, pasal yang sama juga menyebutkan, larangan tersebut dikecualikan jika penjabat kepala daerah mendapat persetujuan dari Mendagri Adapun kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024 mencapai 272 orang, terdiri dari 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota.
Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023.
Heru Budi Hartono Jadi PJ Gubernur Jakarta
Baca Juga
Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan, yang habis masa tugasnya pada 16 Oktober 2022 nanti.
Terpilihnya Heru Budi Hartono diputuskan dalam Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 7 Oktober 2022 siang.
Sebelumnya, Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Satria Kanjuruhan
BACA JUGA:Timnas U-17 Indonesia Apresiasi Palestina
Mereka adalah Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Terpilihnya Heru Budi Hartono juga sudah diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Capres dari Partai Nasdem ini mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono.
"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj di DKI Jakarta," kata Anies Baswedan di Jakarta, pada Jumat 7 Oktober 2022.
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
Dia percaya presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta.
Anies menegaskan dirinya menghormati proses pemilihan Heru Budi Hartono. Terlebih, Heru juga memahami dinamika Jakarta.
"Selebihnya kita ikut dukung siapapun yang bertugas. Termasuk Pak Heru untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ," imbuh Anies.
Menurut Anies, dirinya siap mendukung Heru tanpa syarat apapun.
BACA JUGA:Dalam Waktu Dekat, Jokowi Bahas Tim Transformasi Sepak Bola dengan Presiden FIFA
BACA JUGA:Halte Ikonik Bundaran HI bikin Resah Masyarakat, Politisi Kebon Sirih bakal Panggil Transjakarta
Seperti diketahui, tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta telah diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani buka suara. Dia menilai salah satu dari ketiganya calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diajukan Kemendagri akan dipilih Jokowi.
BACA JUGA:Rawan Bikin Masalah, 6 Bagian Motor Ini Harus Sering Dicek Saat Musim Hujan
Dijelaskannya ketiga calon Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki track record atau catatan yang baik dalam memimpin.
"Jadi ketiga nama tersebut muncul karena 'track record'-nya," katanya, Kamis, 29 September 2022.
Dijelaskannya, ketiga nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan usulan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta kepada Kemendagri pada beberapa waktu lalu.
Sementara pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menjelaskan, kriteria figur ideal untuk sosok Pj Gubernur DKI, antara lain memiliki integritas, tak tersangkut hukum, netral atau tidak terafiliasi partai politik serta bebas dari perbuatan tercela.
BACA JUGA:Jokowi: Alhamdulillah Sepak Bola Indonesia Tidak Kena Sanksi FIFA
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
Djohan juga menyampaikan sosok Pj Gubernur harus memiliki jam terbang tinggi pada birokrasi di tingkat pusat maupun daerah dengan bukti riwayat jabatan.
Selanjutnya, memiliki kemampuan lengkap pada manajemen, menguasai perkara teknis sektoral, paham situasi kultural Jakarta dan mempunyai kepekaan politik (sense of politics) serta dekat dengan tokoh masyarakat, pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Soemarsono mengungkapkan, kriteria untuk PJ Gubernur DKI Jakarta harus memiliki "Model Kutub" Pj Gubernur DKI Jakarta.
Soni membeberkan, Pj Gubernur DKI harus mampu dan memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta agenda prioritas Presiden untuk pembangunan DKI Jakarta.
BACA JUGA:Jokowi: Alhamdulillah Sepak Bola Indonesia Tidak Kena Sanksi FIFA
Kemudian, memastikan kemampuan spesifik membangun komunitas interaktif dengan DPRD, Forkopimda, FKUB dan tokoh agama/tokoh masyarakat (Betawi).
"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," ujar Soni.
Tak hanya itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga perlu memiliki kompetensi administratif, teknis, pengelolaan serta mengenal karakteristik wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat di DKI Jakarta.
"Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan sepuluh jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," pungkasnya.