Jakarta . 14/09/2022, 15:50 WIB

Jelang Lengser Anies Mau Ganti Pejabat, Ketua DPRD DKI Beri Sindiran Menohok

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mau mengganti lima pejabat tinggi pratama. 

Padahal Anies bakal segera pensiun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Rencana mengganti lima pejabat tinggi pratama tersebut mendapat sindiran menohok dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

(BACA JUGA:Ketua DPRD DKI akan Bubarkan TGUPP Setelah Anies Lengser!)

(BACA JUGA:Biro Hukum DKI Tegaskan, Gubernur Anies Bisa Tentukan Kebijakan sampai 16 Oktober 2022 )

(BACA JUGA:Pemberhentian dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies: Kita Ikuti Saja Prosesnya)

Ketua DPRD DKI mengakui jika mengganti pejabat saat kepala daerah masih menjabat tidak ada masalah. 

Karena dalam undang-undang juga tidak dipermasalahkan.

Namun, sangatlah tidak etis jika menjelang lengser kepala daerah malah mengganti pejabat.

(BACA JUGA:Mengejutkan! Soal Kinerja 5 Tahun Anies Baswedan, Begini Penilaian Partai Demokrat )

(BACA JUGA:Anies Lengser dari Jabatan, Ketua DPRD DKI Sampaikan Pesan Penting ke 3 Kandidat Pj Gubernur )

"Artinya secara etis, kalau bicara mengenai undang-undang tidak. Seharusnya  serahkan sajalah kepada penjabat kepala daerah yang baru," katanya, Rabu, 14 September 2022.

Menurut dia, usulan untuk tidak membuat kebijakan strategis itu untuk menghindari munculnya kepentingan politik.

(BACA JUGA:Survei Voxpopuli, Elektabilitas Anies Meroket Diikuti Puan Maharani dan Prabowo )

"Kalau itu baik, tidak ada masalah tapi kalau tidak baik orang ditaruh sembarangan tiba-tiba diganti oleh penjabat, ini politis dipelintir lagi karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD yang kena hukuman disiplin, dilantik, itu kan tidak bagus," ucapnya.

(BACA JUGA:Anies Masih Punya PR Tanggulangi Banjir, Pemerintah Kota Serentak Antisipasi Puncak Musim Hujan)

Ia enggan membeberkan SKPD yang disebut ada pejabat bermasalah mendapatkan posisi tersebut.

"Banyaklah nanti di pansus akan kami buka," ucapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022.

(BACA JUGA:Data Pribadinya Dibobol dan Disindir Hacker Bjorka, Begini Respon Anies Baswedan)

Alasannya, lanjut dia, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.

Adapun lima jabatan tinggi pratama yang akan diadakan seleksi terbuka yakni Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI,  Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI, Direktur RSKD Duren Sawit, dan Direktur RSUD Pasar Minggu.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhana menjelaskan Gubernur DKI Anies Baswedan tetap dapat menentukan kebijakan sampai akhir masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

(BACA JUGA:Hari Ini Anies Baswedan Lengser, Kandidat Pj Gubernur Siap-Siap Duduki Kursi DKI 1)

"Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," katanya di Jakarta, Selasa (13/9).

Menurut Yayan, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir.

Dengan demikian, ia menyimpulkan tugas dan wewenang gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id