Nasional

Brigadir Frillyan Fitri Ogah Banding, Meski Dapat Sanksi Sidang Etik Seperti Ini

Brigadir Frillyan Fitri Ogah Banding, Meski Dapat Sanksi Sidang Etik Seperti Ini
Brigadir Frillyan Fitri Rosadi mendapat sanksi demosi dua tahun.

JAKARTA, FIN.CO.ID -  Brigadir Frillyan Fitri Rosadi (Brigadir FF) memastikan tak mengajukan banding.

Walaupun sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan Brigadir FF bersalah terkait kasus penembakan Brigadir J.

Sidang KKEP memberi sanksi Brigadir FF yang boleh dibilang tidak ringan. Sebab karir di institusi Polri menjadi terhambat.

(BACA JUGA:Satu Lagi Korban Kasus Ferdy Sambo, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi Dapat Sanksi Menyedihkan )

(BACA JUGA:Dituduh Terima Suap Atas Kasus Brigadir J, Komnas HAM: Silahkan Buktikan )

(BACA JUGA:Ucapan Terakhir Brigadir J Sebelum Ditembak Mati Bharada E: Eh Ada Apa Nih?)

Brigadir FF dinyatakan oleh Sidang KKEP telah melakukan perbuatan tercela.

Sidang KKEP pun kemudian memberikan sanksi kepada Brigadir yaitu demosi selama dua tahun. 

Meski disanksi demikian, Jubir Divhumas Polri Kombes Pol Ade Yaya Suryana menyebut Brigadir FF tak ajukan banding.

(BACA JUGA:Ini Alasan Bripka RR Tolak Perintah Ferdy Sambo Tembak Brigadir J: Enggak Kuat Mental Pak)

(BACA JUGA:Kasus Obstruction of Justice Penembakan Brigadir J, Kejaksaan Turunkan 43 JPU )

“Atas putusan tersebut pelanggar nyatakan tidak banding,” ujarnya, Rabu, 14 September 2022.

“Wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” tambahnya.

Melanggar Pasal 5 Aturan Polisi

Satu Lagi Korban Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Korban Ferdy Sambo kali ini adalah Brigadir Frillyan Fitri Rosadi. 

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Brigadir Frillyan, yaitu mutasi bersifat demosi selama dua tahun.

Brigadir Frillyan terbukti bersalah secara sah tidak profesional menjalankan tugas sebagai anggota polisi.

(BACA JUGA:Ucapan Terakhir Brigadir J Sebelum Ditembak Mati Bharada E: Eh Ada Apa Nih?)

(BACA JUGA:Ini Alasan Bripka RR Tolak Perintah Ferdy Sambo Tembak Brigadir J: Enggak Kuat Mental Pak)

(BACA JUGA:Soal Kasus Brigadir J, Begini Penilaian Praktisi Hukum Terhadap Langkah Kapolri)

“Menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama dua tahun,” kata Ketua Sidang KKEP Kombes Pol Rachmat Pamudji, Selasa, 13 September 2022.

Pelanggaran yang dilakukan mantan personel BA Roprovos Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri itu karena mengintimidasi dua jurnalis saat meliput peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah pribadi Irjen Po. Ferdy Sambo di Jalan Saguling III No. 49, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Perbuatan Brigadir Frillyan tersebut membuat pemberitaan viral, baik di media mainstream maupun media daring sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Etik Polri dan Komisi Etik Profesi Polri yang berbunyi “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibiitas, reputasi, dan kehormatan Polri".

(BACA JUGA:Pengakuan Mengejutkan Bharada E Soal Kasus Brigadir J: Saya Penembak Pertama dan FS Terakhir)

(BACA JUGA: Bharada Sadam yang Intimidasi Wartawan CNN dan Detik.com Disanksi Demosi 1 Tahun)

(BACA JUGA:Tak Ajukan Banding, Ini Sanksi yang Diterima AKBP Pujiyarto di Sidang Etik Polri Buntut Kasus Brigadir J)

Brigadir Frillyan juga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c yang berbunyi “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proposional, dan prosedural".

Atas pelanggaran itu, Sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi berupa etik. Perbuatan Brigadir Frillyan Fitri Rosadi dinyatakan sebagai tercela.

“Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan terhadap Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,” kata Pejabat Sidang KKEP Rachmat Pamudji.

(BACA JUGA:Mantan Wadirreskrimum Polda Metero AKBP Jerry Raymon Jalani Sidang Kode Etik Hari Ini)

Dalam Sidang Etik Brigadir Frillyan Fitri Rosadi juga menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan. Ada empat saksi yang dihadirkan, yakni Kompol Sm, Ipda DDC, Briptu FDA, dan Bharada Sadam.

Sebelumnya, dalam Sidang Etik Bhadara Sadam, Brigadir Frillyan dihadirkan sebagai saksi. Keduanya disidang etik dengan pelanggaran kategori sedang, yakni melakukan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput rumah pribadi Irjen Pol. Ferdy Sambo.

“Wujud perbuatan pelanggar, yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri. Kombes Pol. Nurul Azizah, Selasa pagi.

(BACA JUGA:Tak Ajukan Banding, Ini Sanksi yang Diterima AKBP Pujiyarto di Sidang Etik Polri Buntut Kasus Brigadir J)

Dengan selesainya Sidang Etik Brigadir Frillyan Fitri Rosadi, total sudah sembilan anggota Polri yang menjalani sidang etik terkait dengan kasus Brigadir J.

Mereka yang telah menjalani sidang etik dijatuhkan sanksi berbeda-beda, yakni lima orang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau (PTDH). Mereka adalah Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kombes Pol. Agus Nur Patria, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKBP Jerry Raymond Siagian.

(BACA JUGA:AKBP Jerry Langgar Kode Etik Berat Kasus Brigadir J, Terancam Dipecat? )

Kemudian dua orang dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama dua tahun terhadap Brigadir Frilliyan Fitri Rosadi, demosi satu tahun kepada AKP Dyah Chadrawathi, dan Bharada Sadam. Sedangkan AKBP Pujiyarto dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri.

(BACA JUGA:Instagram Luncurkan Fitur Pengawasan, Orang Tua Bisa Konek ke Akun Anak Mengontrol Aktifitasnya)

Saat ini ada tiga anggota Polri terkait pelanggaran etik berat terlibat dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir J (obstruction of justice) yang menunggu antrean untuk disidang etik, yakni mantan Karo Paminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan, Mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, dan Mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Sidang etik terhadap ketiganya dijadwalkan pekan depan.

 

Berita Terkait