Ekonomi

Bahan Pokok Melonjak, Sri Mulyani: Dulu Ancamannya Pandemi, Kini Harga Barang Naik

fin.co.id - 05/04/2022, 18:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Di satu sisi, tantangan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan dari kenaikan harga komoditas. Namun, tentu kita juga harus menyelamatkan rakyat dari ancaman perekonomian,"paparnya.

Sri Mulyani menambahkan, APBN akan terus merumuskan strategi agar penerimaan negara dapat disalurkan secara tepat. 

Pada Tahun 2022, anggaran sebesar Rp455 Triliun telah dialokasikan untuk melanjutkan Program PC-PEN. 

(BACA JUGA: Ambyar! Roy Suryo Sindir Rencana Kenaikan Pertalite dan LPG 3 Kg dengan Sebutan LBP)

Program ini, kata dia, akan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja," tukasnya.

"Seluruh langkah ini akan dilakukan secara detil dan hati-hati. Tujuannya demi menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, juga menjaga APBN. Kita memang menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilalui. Semoga tantangan ini dapat kita atasi bersama," pungkasnya.

Seperti diberitakan anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai,  kenaikan harga pangan dan energi seperti bahar bakar minyak (BBM) dan gas LPG, akan berdampak pada daya beli masyarakat dan menikkan angka kemiskinan.

“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar  Akmal.

(BACA JUGA: Bahaya! Kenaikan Harga Minyak Dunia Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian)

Dia menyebut bahwa ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang kenaikan harga pangan dan energi.

“Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen,” terang Akmal.

Dia mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka. 

Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.

(BACA JUGA: BBM Dan LPG Naik, PKS: Ratusan Juta Rakyat Indonesa Terguncang, yang Kekurangan Semakin Menderita)

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong,” lanjutnya.

Admin
Penulis
-->