BBM Dan LPG Naik, PKS: Ratusan Juta Rakyat Indonesa Terguncang, yang Kekurangan Semakin Menderita
Ilustrasi - Petugas SPBU mengisi BBM jenis Pertamax ke mobil pembeli. Harga Pertamax sendiri ditetapkan naik mulai hari ini, jumat 1 April 2022 pukul 00.00 WIB. FOTO: Pertamina Patra Niaga--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kenaikan harga pangan dan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hal tersebut menjadi pukulan bagi daya beli masyarakat dan berpotensi menaikkan angka kemiskinan.
(BACA JUGA:Aneh Tapi Nyata, di Bandung Minyak Goreng Curah Lebih Mahal, Daripada Minyak Goreng Kemasan)
Ia meyakini, kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut," tutur Akmal dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (4/4/2022).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.
Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi.
(BACA JUGA:Jokowi Batal Salat Tarawih, Alasannya Belum Diketahui Pasti)
Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
Ia menambahkan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14 ribu hanya isapan jempol belaka.
Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.
“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," tukas Akmal.
(BACA JUGA:Booster Syarat Mudik, Luhut: Pemerintah Bakal Vaksin Jemaah Setelah Salat Tarawih )
Legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut menyarankan agar semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.
Sumber:
