Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.
Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya.Termasuk distribusinya.
(BACA JUGA: BBM, Minyak Goreng, Hingga PPn Naik, Inflasi Tinggi Tak Bisa Terhindarkan)
“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan,” tutupnya.
(BACA JUGA: Selain Pertamax, Menko Luhut Beri Sinyal: Harga Pertalite Hingga Gas LPG 3 Kg juga akan Naik)
(BACA JUGA:Luhut Klaim Indonesia Paling Lambat Dalam Naikkan Harga BBM)
