Jelang Kontestasi Pemilu 2024, Konsultan Politik Jadi Bisnis yang Menggiurkan
Kolase sejumlah pejabat negara yang diyakini bakal mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Presiden (Pilpres) 2024 sudah di depan mata. Kendati wacana penundaan pemilu terus bergulir namun nyatanya sejumlah lembaga survei terus aktif merilis sejumlah nama yang kerap kali masuk dalam bursa calon presiden.
Figur yang masih menjadi ‘top of mind’ publik antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
(BACA JUGA:Puan Punya Peluang Besar di Pemilu 2024, Pengamat: Siapa pun Calon Diusung PDIP, Elektabilitasnya akan...)
Munculnya nama para tokoh tersebut dalam bursa calon presiden membuat kontestasi Pilpres 2024 terasa semakin dekat. Bisnis konsultan politik pun menjadi sebuah bisnis potensial karena di tahun yang sama pemilu legislatif dan pilkada juga akan diselenggarakan secara serentak oleh KPU RI.
Di Indonesia konsultan politik umumnya merupakan lembaga survei yang berdiri pasca pemilu 1999. Beberapa di antaranya Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Poltracking, PolMark, Vox Indonesia, Charta Politika hingga Indikator Politik.
Pada pemilu serentak 2024, Indonesia menghadapi fenomena yang sedikit berbeda. Bonus demografi membuat pemilih akan dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z di mana jumlah mereka bisa mencapai 35 hingga 40 persen dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hal ini tentu membuat kampanye kreatif menjadi alternatif kampanye yang diharapkan dapat memikat hati pemilih khususnya dari kalangan Millenial dan Gen Z.
(BACA JUGA:Megawati Menyuarakan Penolakan Penundaan Pemilu, Dokter Eva Sindir Keberadaan Puan Maharani)
Kebutuhan akan kampanye kreatif dan narasi politik yang mudah dipenetrasikan dengan voters milennal dan Gen Z membuat Ethical Politics, salah satu konsultan politik digital pertama di Indonesia yang berdiri sejak Februari 2018 lalu memutuskan untuk fokus ke layanan kampanye kreatif.
Kampanye kreatif yang menjadi fokus layanan Ethical Politics ialah konten video baik iklan politik, maupun social movement atau aktivasi gerakan sosial, hingga pembuatan jingle untuk pemilihan umum juga event-event politik. Hal ini sejalan dengan spirit voters yang diyakini banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di media sosial.
“Kami melihat digitalisasi yang tumbuh pesat di Indonesia dibarengi dengan demografi menjadi blue ocean yang belum banyak dimainkan oleh konsultan politik sebelumnya” ujar Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan dalam keterangannya, Rabu, 11 Mei 2022.
(BACA JUGA:Terungkap! Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Masinton Pasaribu: Duitnya Disiapin Bayar Sidang MPR)
Ia menambahkan, porsi DPT yang dikuasai oleh generasi milenial dan Z membuat konten kampanye harus lebih kreatif dan sederhana namun berisi tanpa mengurangi esensi atau makna peran politik yang ingin disampaikan oleh kandidat.
“Justru dengan adanya bonus demografi millennial dan Gen Z, sudah saatnya kita beradu gagasan dan kreatifitas untuk dapat mengemas pesan politik dan kampanye agar dapat diterima publik” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, jasa konsultan politik berkisar di atas Rp100 Juta hingga miliaran rupiah bergantung pada skup pekerjaan konsultan politik tersebut; apakah hanya menangani survei, pendampingan debat kandidat, hingga terjun bersama tim sukses kandidat untuk melakukan lobi-lobi politik.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
