Mahfud MD: Adalah Pembuat Hoax yang Menulis Menkopolhukam Mengakui Pemerintah Sekarang Lemah dan Gagal
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD.-Dok Kemenkopolhukam-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut banyak yang salah mengartikan pernyataannya terkait pemimpin ideal untuk 2024 mendatang.
Menurutnya, pada 2024 nanti Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Namun, bukan pemimpin yang sekarang gagal. Tapi, karena pada 2024 harus ada Pemilu.
(BACA JUGA:Soal Pemekaran DOB Papua, Mahfud MD Klaim 82 Persen Warga Setuju, Sumbernya Survei Lembaga Kepresidenan)
Sementara pemimpin saat ini yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kembali mencalonkan, karena sudah menjabat dua periode.
“Adalah pembuat hoax mereka menulis bhw Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah. Mereka membaca hoax dan menulis hoax tanpa melihat pernyataan asli,"cuit Mahfud MD seperti dikutip FIN melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd pada Kamis (28/4).
Dia menjelaskan pada 2024, masyarakat memilih pemimpin baru. Sebab pemilu tidak ditunda. Selain itu, Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang adanya pemilu tersebut.
"Yg Menko Polhukam katakan: Thn 2024 kita hrs memilih pemimpin baru krn Pemilu tdk ditunda dan Presiden Jokowi sdh memastikan itu. Kita hrs mencari pemimpin yg kuat, bukan krn Pemimpin sekarang lemah dan gagal tetapi krn hrs diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi. Begitu," lanjutnya.
(BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Wahabi dan Salafi Tidak Cocok di Indonesia, Minta NU dan Muhammadiyah Jaga Masjid)
Mahfud menyebut dua masalah yang dihadapi saat ini adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi. Hal itu juga menjadi masalah di semua pemerintah sebelumnya. Bukan hanya terjadi saat ini.
"Ini sdh subur dan tak teratasi sjk SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat thn 2024 bkn krn yg skrng gagal tp krn hrs Pemilu," tulis Mahfud lagi.
Dia juga menyinggung soal keberhasilan, survei-survei dari lembaga independen yang menunjukkan kepercayaan publik masih tinggi.
Skor penegakan hukum naik dari 49,1 pd 2019 menjadi 64 pada Februari 2022. "Gagalnya dimana? Mau menyerah krn apa? Paling2 pembuat hoax membuat hoax lg dan bilang itu survai abal2," terang Mahfud.
(BACA JUGA:Berani! Ulama se-Jabodetabek Datangi Kantor Mahfud MD untuk Diskusi Soal Penegakan Khilafah)
Tak hanya itu, Mahfud juga menyatakan tidak pernah menyebut TNI akan kudeta.
Sumber:
