Spanduk Panglima TNI dengan Logo PKI Viral, Eggi Sudjana Bakal Gugat Jenderal Andika Perkasa
Dalam spanduk itu, foto Panglima TNI diedit memakai kaus berlogo PKI, yaitu palu arit.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Spanduk dengan gambar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dikaitkan dengan PKI viral di media sosial.
Dalam spanduk itu, foto Panglima TNI diedit memakai kaus berlogo PKI, yaitu palu arit.
(BACA JUGA:Terpampang Spanduk Jenderal Andika Perkasa Berlogo PKI : Waspadalah)
Baca Juga
Spanduk-spanduk bergambar Panglima TNI tersebut dipasang di sejumlah lokasi di Jakarta.
Salah satu spanduk ditemukan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang Jakarta Pusat.
Spanduk ini berisi narasi: "Waspadalah Bangkitnya!!! PKI Gaya Baru,”
Belum diketahui siapa pelaku yang memasang spanduk Panglima TNI tersebut.
(BACA JUGA:Panglima TNI Andika Perkasa Izinkan Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM:Setiap Orang Memiliki Hak )
Gambar editan Panglima TNI tersebut diunggah oleh pengguna akun Twitter @Tukangrosok_.
"Tangkap pembuat dan pemasang spanduk ini. Lokasi wilayah Kel. Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat," cuit @tukangrosok___ seperti dikutip FIN pada Senin (4/4/2022).
Warganet lain juga memposting spanduk lain yang diamankan oleh anggota TNI dan Satpol PP.
Dalam spanduk itu terdapat tulisan: "Pecat P5 PKI atau Dimakzulkan"
(BACA JUGA:Keturunan PKI Boleh Daftar Prajurit TNI, Fadli Zon: Waspada Gerakan Komunisme)
Sontak, spanduk bergambar Jenderal Andika dikaitkan dengan PKI itu menuai banyak komentar netizen.
Baca Juga
Mereka menilai spanduk tersebut adalah bentuk pelecehan terhadap Panglima TNI.
Pemasangan spanduk bernama provokatif ini diduga terkait kebijakan Panglima TNI yang membolehkan anak keturunan PKI ikut seleksi penerimaan prajurit TNI.
Terkait hal itu, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana menegaskan jika ada keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI, dirinya akan menggugat Jenderal Andika Perkasa.
(BACA JUGA:Keturunan PKI Bisa Daftar TNI, Tidak Bisa Mengenakan Dosa Warisan kepada Anak Cucunya)
“Jangan dipikir nggak ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya. TAP MPR No 25 Tahun 1966. Jangan keliru nanti,” ujar Eggi seperti dikutip FIN dari chanel YouTube Saling Sharing pada Senin (4/4/2022).
Dia menegaskan dasar hukum yang tidak membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI sangat jelas.
Baca Juga
Selain TAP MPR No 25 Tahun 1966, Eggi menyebut ada aturan turunannya. Yaitu UU No 27 tahun 1999 pasal 107. Penjelasannya memuat tentang keturunan PKI.
"Saya ingat sekali. Itu yang tanda tangan Presiden BJ Habibie. Jadi kalau dirasa oleh Panglima TNI tidak ada dasar hukum, itu keliru. Atau tidak cermat," imbuhnya.
(BACA JUGA:Jenderal Andika Perbolehkan Keturunan PKI Masuk TNI, DPR: Sudah Jelas dan Terang Benderang Bahwa...)
Menurutnya, sebelum menjadi sebuah kebijakan sebaiknya dibatalkan. Namun, jika tetap dilaksanakan dirinya akan melayangkan gugatan.
"Pasti akan saya gugat. Apakah menggunakan UU Militer. Ini termasuk kudeta konstitusional. Termasuk makar secara konstitusi. Dasar hukumnya ada kok dibilang nggak ada. Ini ada apa maksudnya," papar Eggi.
Seperti diberitakan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya bahwa keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh jadi alasan menggagalkan calon prajurit dalam proses seleksi.
Andika menerangkan jika panitia seleksi menggagalkan calon prajurit karena alasan keturunan PKI, maka itu keputusan yang tidak punya dasar hukum.
(BACA JUGA:Wakil Ketua MPR Tanggapi Kebijakan Panglima Andika Perkasa Bolehkan Keturunan PKI Jadi TNI)
“Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yang tertulis,” kata Andika menyampaikan isi Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966 sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, dikutip Kamis, 31 Maret 2022.
Karena itu, Panglima meminta jajarannya di panitia seleksi penerimaan Prajurit TNI 2022 menghapus pertanyaan yang menanyakan hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI.
“Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini. Kita melarang pastikan kita punya dasar hukum,” kata Andika ke jajarannya.
Ia lanjut memerintahkan Panitia Seleksi untuk tidak membuat aturan dan larangan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk di antaranya terkait hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI dan organisasi sayap (underbow) PKI.
(BACA JUGA:Soal Keturunan PKI Bisa Masuk TNI, Jenderal Andika Diapresiasi: Sikap Humanisme yang Luar Biasa)
“Zaman saya tidak ada lagi (larangan terkait) keturunan. Tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” tegas Andika Perkasa.
Dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI 2022 di Jakarta, Panglima menerima laporan dari jajarannya mengenai proses seleksi, termasuk tahapan, mekanisme, metode seleksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta saat mereka menjalani tes ideologi.
Panglima pada pertemuan yang sama juga memerintahkan Panitia Seleksi tidak lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dalam tahapan tes kesamaptaan, karena itu telah ada di pemeriksaan kesehatan.
“Yang pemeriksaan postur tubuh bukannya sudah ada di kesehatan? Kita jangan menduplikasi padahal kita bukan orang kesehatan,” kata Panglima.
(BACA JUGA:Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Pengamat: Kebijakan Cerdas, dari Sisi Teknis...)
Dengan demikian, tes kesamaptaan tidak perlu lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dan ujian renang, karena tidak semua calon prajurit memiliki akses ke kolam renang atau tempat untuk belajar berenang.“Tidak fair (jika ada ujian berenang),” ujar Jenderal Andika.
Kemudian, Panglima juga meminta Panitia Seleksi mengambil skor akademik dari transkrip nilai ijazah calon prajurit. Dengan demikian, ia meminta tes akademik pun dihapus dari tahapan seleksi.
“Menurut saya tes akademik ini tinggal ambil saja IPK (indeks prestasi kumulatif) dan transkripnya, karena bagi saya yang lebih penting ijazahnya saja. Tidak usah lagi ada tes akademik,” kata dia.
Di pengujung rapat, Panglima meminta jajarannya memperbaiki mekanisme seleksi sebagaimana instruksi yang telah diberikan.
Berbagai perbaikan dan perubahan itu, menurut Panglima, merupakan cara menjadikan tahapan seleksi Prajurit TNI 2022 berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
(BACA JUGA:Jenderal Andika Bilang Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Seleksi Renang dan Akademik Juga Dihapus)
(BACA JUGA:Sufmi Dasco Ingatkan Bahaya Laten PKI!)
Tangkap pembuat dan pemasang spanduk ini.
— Tukang Rosok ❤???????????? (@tukangrosok___) April 3, 2022
Lokasi wilayah Kel. Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat.
..
..
..
.. pic.twitter.com/GUecJHDfhw
Ternyata di balik pemasangan spanduk itu ada partai PKS pic.twitter.com/MUfB8fYhwl
— Dhinoe (@Dhinoe2) April 4, 2022