Diprotes, Aturan yang Wajibkan ASN Beli Tiket MotoGP
Tiket MotoGP Mandalika masih sepi pembeli-ist-net
“Tapi kalau mengharuskan kepada ASN dengan sanksi tertentu, saya kira itu tidak tepat,” pungkasnya.
Saran berbeda disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB lainnya, Akhiansyah, bahwa sebaiknya penyelenggara maupun pihak lainnya termasuk pemda perlu mencari inovasi dan terobosan untuk mendukung lancar dan sukses penyelenggaraan event MotoGP.
Namun tidak dengan membuat kebijakan yang mengharuskan ASN untuk membeli tiket MotoGP.
Soalnya, banyak ASN yang memiliki ekonomi pas-pasan. Sehingga relatif akan memberatkan jika dipaksa untuk membeli tiket MotoGP.
“Kita tidak setuju jika beli tiket itu diwajibkan,” timpalnya.
Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengakui jika pernyataan Sekda Gita yang mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP menyusul surat imbauan yang dikeluarkan.
“Sebenarnya itu baru sebatas imbauan saja kalau bisa. Karena kalau wajib akan habis tiketnya 13 ribu dan pengawai kita kan nyebar, tapi itu belum final,” katanya.
Nasir juga tidak terlalu banyak bicara soal apa saja isi imbauan Sekda Gita yang mewajibkan ASN lingkup Pemprov NTB membeli tiket MotoGP.
“Jadi saya belum tahu jelas soal kebijakan itu. Pak Sadimin (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan) dan Pak Sekda yang bisa jelaskan,” lemparnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Sadimin yang diminta penjelasnya soal hal tersebut mengaku tidak tahu.
“Saya kurang tahu. Konfirmasi sama yang mewajibkan saja,” lempar Sadimin.
Menurutnya, tidak boleh kemudian ada paksaan terhadap siapapun untuk pembelian tiket MotoGP.
“Kalau pendapat saya nonton itu kan boby. Yang mau nonton ya silakan, yang tidak ya jangan dipaksa. Kalau ingin nonton kesulitan membeli tiket dapat kami fasilitasi pemesanannya secara kolektif. Karena secara lisan ditugaskan Pak Gubernur untuk itu,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sadimin tidak bisa menjawab apa yang menjadi statemen ASN diwajibkan membeli tiket MotoGP. Sebab dirinya juga tidak setuju jika kebijakan tersebut dibuat.
“Kalau saya tidak setuju ASN diwajibkan,” tegasnya.
Sumber:
